Sinkronisasi Pembangunan Jadi Kunci Perkuat Pertahanan Maritim Indonesia

Oplus_16908288

Jakarta, HarianLokal.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya nasional guna memperkuat pertahanan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (01/04/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Lewerissa menyebut momentum diskusi menjadi sarana penting untuk memperkuat sinergi antara pembangunan daerah dan kepentingan nasional.

“Momen ini adalah kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan kepentingan strategis nasional, terutama dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadikannya memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan 1.388 pulau dan sekitar 92,4 persen wilayah berupa laut, Maluku berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Lewerissa menegaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan maritim Maluku memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di satu sisi menjadi perisai NKRI, di sisi lain menjadi motor penggerak kesejahteraan dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan,” jelasnya.

Maluku juga memiliki potensi besar di sektor perikanan nasional, yang didukung oleh tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) strategis, meliputi Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang memicu kesenjangan pembangunan.

“Kita menghadapi paradoks, kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Di wilayah perbatasan, terdapat 19 pulau kecil terluar yang menjadi fokus pembangunan terintegrasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pun mendorong transformasi kawasan tersebut menjadi “sabuk kemakmuran”.

“Kawasan perbatasan harus kita ubah dari beranda belakang menjadi wilayah yang hidup dan sejahtera,” katanya.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov Maluku mengusung berbagai strategi berbasis ekonomi biru, seperti pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai krusial dalam menjaga keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.

“Sinergi ini mencakup aspek keamanan, pembangunan wilayah, konektivitas, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan komitmen menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

“Di laut kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus berdiri tegak tanpa kompromi,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *