Ambon, HarianLokal.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyiaran lokal agar mampu bersaing di tengah arus digitalisasi yang kian pesat.
Hal ini mengemuka dalam peresmian kantor baru KPID Maluku yang dirangkaikan dengan diskusi terbatas bertema penguatan penyiaran lokal, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus F. Renwarin, Ketua KPI Pusat Dr. Muhammad Reza, serta Ketua Komisi I DPRD Maluku Solihin Buton.
Dalam pemaparannya, Titus F. Renwarin mengapresiasi langkah KPID Maluku sekaligus menekankan pentingnya strategi konkret untuk memperkuat eksistensi penyiaran lokal di tengah transformasi digital.
Ia menyebut, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah penyusunan regulasi daerah guna mendukung pertumbuhan dan daya saing lembaga penyiaran lokal.
“Perlu ada langkah strategis, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah agar penyiaran lokal bisa berkembang lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, Titus juga menyoroti masih banyaknya wilayah di Maluku yang mengalami blank spot, khususnya di daerah terpencil dan pegunungan. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius karena berdampak pada terbatasnya akses informasi masyarakat.
“Ketertinggalan informasi akibat blank spot harus menjadi perhatian bersama yang perlu segera ditangani,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah daerah, KPID, maupun pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur komunikasi membutuhkan dukungan bersama, terutama dari sisi pendanaan yang tidak ringan jika hanya ditanggung daerah.
Di sisi lain, peran lembaga penyiaran juga dinilai semakin krusial dalam menjaga kualitas dan keseimbangan informasi di tengah derasnya arus konten media sosial.
“Lembaga penyiaran diharapkan mampu menghadirkan informasi yang berimbang dan menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat,” tambahnya.
Diskusi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem penyiaran lokal yang adaptif, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Komisi I, jajaran KPID Maluku, perwakilan RRI, Ikatan Jurnalis TV Maluku, serta peserta diskusi terbatas lainnya. (**)





