Ambon, HarianLokal.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Santika Ambon dan diinisiasi oleh Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional.
Rakor tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Badan Gizi Nasional, Balai POM Ambon, Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Maluku, hingga koordinator wilayah SPPG dan peserta Focus Group Discussion (FGD).
Dalam sambutannya, Sekda Maluku menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi unit pelayanan gizi.
“Rakor ini penting untuk menyamakan persepsi serta mempercepat proses pengurusan SLHS guna mendukung operasional SPPG di seluruh wilayah Maluku,” ujarnya.
Sekda menekankan bahwa masih banyak SPPG di Maluku yang belum memiliki sertifikat tersebut. Padahal, aspek higiene dan sanitasi menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat, terutama peserta didik, ibu hamil, dan balita.
Menurutnya, program pemenuhan gizi tidak hanya berfokus pada kecukupan asupan, tetapi juga harus menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang dikonsumsi. Karena itu, seluruh unit penyedia makanan diwajibkan memenuhi standar higiene sanitasi sesuai regulasi nasional.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan yang memengaruhi distribusi layanan dan akses infrastruktur. Meski demikian, potensi sumber daya pangan lokal dinilai cukup besar untuk mendukung program tersebut jika dikelola secara optimal.
Sekda juga meminta agar proses verifikasi dan sertifikasi dilakukan secara cepat dan efisien tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan, termasuk inspeksi kesehatan lingkungan.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap adanya komitmen bersama dari seluruh pihak untuk mempercepat penerbitan SLHS, mendorong inovasi digital, serta memastikan tindak lanjut konkret dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keselamatan generasi penerima manfaat. Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di Maluku sekaligus memastikan keamanan pangan yang sesuai standar kesehatan. (**)





