Komisi III DPRD Ambon Soroti Rendahnya Realisasi Program OPD

oplus_0

Ambon, HarianLokal.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far-Far, menyoroti rendahnya realisasi program dan kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Pemerintah Kota Ambon yang hingga kini rata-rata masih berada di bawah 30 persen.

Hal itu disampaikan Harry Far-Far usai rapat evaluasi bersama lima OPD mitra non-pengumpul, Rabu (20/5/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut agenda pengawasan Komisi III DPRD Kota Ambon terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD di triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

“Sebagian besar realisasi yang ada saat ini hanya berkaitan dengan program rutin seperti belanja pegawai dan hak-hak pegawai. Sementara kegiatan yang menyentuh pelayanan masyarakat dan pemberdayaan belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Adapun OPD yang mengikuti rapat evaluasi di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Umum, serta Bagian Protokoler.

Komisi III juga memberi perhatian serius terhadap penyelesaian piutang pihak ketiga tahun 2025. Berdasarkan laporan OPD, sebagian pembayaran kepada mitra kerja pemerintah telah terealisasi lebih dari 60 persen.

Meski demikian, DPRD meminta Pemerintah Kota Ambon segera menuntaskan seluruh kewajiban tersebut demi menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan pihak ketiga.

“Kami berharap pemerintah kota memberikan atensi penuh agar seluruh piutang pihak ketiga dapat segera diselesaikan di triwulan dua ini,” kata Harry.

Selain itu, Komisi III turut menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan pemerintah kota.

Menurut Harry, kebutuhan tenaga teknis bersertifikasi menjadi penting untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia menyebut pelatihan tersebut nantinya akan difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku dan akan diperjuangkan dalam rapat badan anggaran.

Dalam rapat itu, Komisi III juga mengapresiasi layanan darurat 112 yang dijalankan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran. DPRD meminta seluruh OPD aktif mempublikasikan kinerja pelayanan melalui media sosial resmi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Menariknya, Komisi III juga menemukan fakta bahwa Pemerintah Kota Ambon selama ini belum pernah melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran secara mandiri.

“Sebanyak 11 armada damkar yang dimiliki pemerintah kota ternyata seluruhnya merupakan hibah,” ungkap Harry.

Atas kondisi itu, Komisi III berencana melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kondisi armada pemadam kebakaran sekaligus mempertimbangkan kebutuhan penambahan armada baru demi menunjang pelayanan masyarakat, terutama melalui layanan darurat 112.

“Kalau memang diperlukan, tentu harus ada penambahan armada karena ini menyangkut kebutuhan mendesak dalam pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *