Ambon, HarianLokal.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Provinsi Maluku menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Ambon, Jumat (5/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan berbagai keberatan terkait pembangunan Pasar Hatukau atau Pasar Apung Hatukau yang berlokasi di wilayah pesisir Negeri Batu Merah.
Menanggapi aspirasi para pendemo, Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa pembangunan Pasar Hatukau berada di kawasan laut sehingga kewenangan perizinannya bukan berada pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
“Kalau dibangun di wilayah laut, maka kewenangannya bukan pada Pemkot Ambon. Kewenangan itu sesungguhnya ada pada Pemprov Maluku karena lokasi pembangunan berada di atas wilayah laut,” jelas Sapulette di hadapan para pengunjuk rasa.
Meski demikian, ia menegaskan Pemkot Ambon tetap menerima dan merespons berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi tersebut.
Menurutnya, pemkot telah mengambil sejumlah langkah, termasuk melakukan rapat koordinasi bersama pihak pengembang dan Pemerintah Negeri (PemNeg) Batu Merah terkait proses pembangunan pasar tersebut.
Sapulette menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pemkot, pihak pengembang telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.
“Penjelasan yang kami terima, seluruh proses perizinan sudah mereka miliki. Namun perlu dipahami bahwa perizinan itu bukan berada di pemkot, melainkan pemprov karena pembangunan dilakukan di wilayah laut,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan pasar, baik selama proses konstruksi maupun setelah pasar beroperasi. Salah satu kekhawatiran yang mengemuka adalah kemungkinan terjadinya abrasi di kawasan pesisir akibat pembangunan tersebut.
Menanggapi hal itu, Sapulette menilai seluruh potensi dampak yang dikhawatirkan masyarakat harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Salah satu yang disampaikan adalah kemungkinan terjadinya abrasi. Hal-hal seperti ini harus dikaji secara baik sehingga seluruh dampak yang mungkin timbul dapat diketahui secara jelas,” katanya.
Selain persoalan lingkungan, para demonstran juga mempertanyakan keberlanjutan pembangunan proyek di tengah adanya sengketa lahan yang masih dipersoalkan oleh salah satu kuasa hukum. Menurut mereka, persoalan hukum tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan.
Menjawab hal itu, Sapulette menjelaskan bahwa sengketa yang dimaksud berada pada area daratan, sementara pembangunan pasar berlangsung di kawasan laut. Kendati demikian, Pemkot Ambon berkomitmen memfasilitasi dialog antara semua pihak yang berkepentingan.
Ia memastikan dalam waktu dekat pemerintah kota akan mengundang pihak pengembang, kuasa hukum yang menyampaikan keberatan, serta PemNeg Batu Merah untuk membahas berbagai persoalan yang muncul terkait proyek tersebut.
“Minggu depan kami akan memanggil pihak pengembang, kuasa hukum yang keberatan, dan pemerintah negeri untuk duduk bersama dalam rapat. Seluruh proses dan persoalan yang ada akan dibicarakan secara terbuka,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Sapulette mengapresiasi seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung, termasuk aparat kepolisian, Satpol PP, dan unsur Badan Intelijen Negara (BIN).
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Para demonstran berharap pemerintah dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan, terutama terkait dampak lingkungan dan penyelesaian persoalan hukum yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat.





