Ambon, HarianLokal.com – Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI)
Komitmen tersebut ditegaskan Pemprov Maluku usai kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Pemerintah daerah memastikan setiap catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Maluku melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).
Dalam sambutan tersebut, Sadali menyampaikan apresiasi atas opini WTP yang kembali diberikan kepada Pemprov Maluku. Menurutnya, capaian itu merupakan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir. Opini WTP justru menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan memperkuat sistem pengelolaan keuangan serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan BPK,” ujar Sadali membacakan sambutan gubernur.
Pemprov Maluku, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dengan capaian tersebut, Pemprov Maluku berharap dapat mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang.





