Ambon, HarianLokal.com – DPRD Kota Ambon memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Ambon, Moritsz Tamaela, usai rapat paripurna internal DPRD yang membahas penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Selasa (9/6/2026).
Menurut Tamaela, capaian WTP menjadi kebanggaan bersama karena menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dibanding tahun sebelumnya yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Di tahun 2025 kita naik kelas ke WTP dan ini merupakan sebuah kebanggaan serta kehormatan bagi kita semua,” kata Tamaela.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada BPK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pemkot Ambon dan DPRD yang dinilai telah membangun kerja sama yang baik dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah.
Tamaela berharap opini WTP yang diraih tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban belanja daerah.
“Semoga penilaian yang diberikan BPK menjadi motivasi bagi kami bersama pemerintah kota untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Ambon akan menindaklanjuti LHP BPK melalui mekanisme pembahasan internal. Pembahasan tersebut akan dilakukan melalui panitia khusus (Pansus) atau Badan Anggaran (Banggar), sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam waktu satu minggu ke depan, DPRD menargetkan pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemkot Ambon sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemkot dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” pungkas Tamaela.





