Gubernur Maluku Perkuat Perlindungan Perempuan hingga Pulau Terpencil

Ambon, HarianLokal.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga menjangkau seluruh wilayah kepulauan, termasuk daerah pesisir, terpencil, terluar, dan tertinggal.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).

Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Veronica Tan, unsur Forkopimda Maluku, Komisioner Komnas Perempuan, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, akademisi, organisasi perempuan, serta perwakilan perempuan dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Veronica Tan yang dinilai sebagai bukti nyata perhatian Pemerintah Pusat terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah kepulauan.

Menurut Lewerissa, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus memberikan akses, kesempatan, perlindungan, dan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan dalam berbagai sektor.

Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki luas wilayah 712.480 kilometer persegi dengan 93,52 persen wilayah laut dan terdiri dari 1.422 pulau, Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam menjangkau pelayanan publik.

“Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Maluku membutuhkan pendekatan yang berbeda agar dapat menjangkau masyarakat pesisir, wilayah terpencil, terluar, tertinggal hingga komunitas adat,” tegasnya.

Lewerissa menilai Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Ia juga menyoroti peran strategis perempuan Maluku sebagai penjaga ketahanan keluarga, penggerak ekonomi masyarakat, serta penjaga nilai-nilai persaudaraan yang menjadi fondasi kehidupan sosial di Maluku.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa berbagai persoalan masih menjadi tantangan serius, mulai dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kemiskinan, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Kita menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Wamen PPPA RI Veronica Tan menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan dalam perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi harus dimulai dari keluarga, komunitas, hingga tingkat desa.

“Kita harus membangun sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, karena kalau sudah menjadi kasus, biaya sosial yang harus ditanggung sangat besar,” kata Veronica.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun sinergi dalam satu ekosistem perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, keberhasilan program tidak akan tercapai jika setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Selain itu, Veronica menyoroti pentingnya penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Perempuan dinilai memiliki kontribusi besar dalam sektor perikanan, usaha mikro, dan ekonomi berbasis komunitas sehingga perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pembiayaan, dan program pemberdayaan.

“Perempuan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan mendapatkan akses yang setara untuk berkembang,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, Pemprov Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperluas layanan perlindungan perempuan dan anak hingga ke seluruh pelosok kepulauan serta memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan berbagai elemen masyarakat.

Gubernur berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender dan berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.

“Marilah kita bersama-sama melebarkan jejaring perlindungan perempuan hingga ke seluruh pelosok kepulauan Maluku dan menjadikan perempuan sebagai bagian utama dari kemajuan Maluku,” tutup Lewerissa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *