Muktamar KAMMI XIV di Ambon Soroti RUU Daerah Kepulauan, Maluku Dinilai Butuh Keadilan Pembangunan

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – Muktamar XIV Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang berlangsung di Ambon pada 24-28 Juni 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua umum organisasi. Forum nasional tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat perjuangan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia.

Ketua Wilayah KAMMI Maluku, Mustakim Rumasukun, mengatakan tema kepulauan yang diangkat dalam muktamar merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi provinsi-provinsi kepulauan, khususnya Maluku.

Menurutnya, kehadiran ratusan kader KAMMI dari seluruh Indonesia menjadi momentum strategis untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepulauan kepada pemerintah pusat.

“Selain memilih Ketua Umum, kami juga fokus mengangkat isu kepulauan. Ini menjadi bagian dari representasi anak bangsa Indonesia untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah-daerah kepulauan,” kata Mustakim usai kegiatan Muktamar KAMMI XIV di Ambon.

Ia menjelaskan, Maluku telah memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan selama kurang lebih 25 tahun. Berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Provinsi Maluku, anggota DPD RI, hingga berbagai lembaga terus mendorong agar regulasi tersebut segera disahkan.

Mustakim menegaskan, selama satu tahun terakhir KAMMI juga aktif mengawal isu tersebut karena menilai regulasi itu menjadi solusi atas berbagai ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat kepulauan.

Menurutnya, tanpa payung hukum yang mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan, berbagai persoalan seperti konektivitas antarpulau, keterbatasan transportasi, hingga pengelolaan sumber daya laut akan sulit diselesaikan secara optimal.

“Kalau ada Undang-Undang Daerah Kepulauan, maka konektivitas bisa diperkuat, ada peluang dana transportasi khusus, dan perhitungan anggaran daerah tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga memperhitungkan luas laut dan luas daratan,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini daerah kepulauan menghadapi tantangan besar karena karakter wilayahnya berbeda dengan daerah daratan. Sementara itu, kebutuhan pembangunan, transportasi, hingga pelayanan publik membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.

Melalui Muktamar XIV KAMMI, organisasi tersebut berharap suara daerah kepulauan semakin mendapat perhatian pemerintah sehingga pengesahan RUU Daerah Kepulauan dapat segera terealisasi.

Muktamar XIV KAMMI di Ambon diikuti lebih dari 300 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan berlangsung selama dua hari, sekaligus menjadi ruang konsolidasi nasional kader KAMMI dalam merumuskan arah organisasi serta menyuarakan berbagai isu strategis nasional, termasuk perjuangan bagi daerah-daerah kepulauan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *