BPJS Kesehatan dan Pemkot Ambon Siapkan Rumah Sakit Baru, Keaktifan Peserta JKN Jadi Sorotan

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai mematangkan persiapan pembangunan rumah sakit milik Pemkot yang nantinya akan melayani masyarakat dengan jaminan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, peningkatan keaktifan peserta JKN di Kota Ambon juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan bersama pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina, usai kegiatan di Inces Cafe, Ambon, Kamis (25/6/2026).

Asyraf mengatakan, hingga saat ini Kota Ambon belum memiliki rumah sakit milik pemerintah kota. Selama ini layanan kesehatan lebih banyak ditopang rumah sakit milik Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Provinsi Maluku.

“Pemkot Ambon berencana menambah satu rumah sakit. Ibu Wakil Wali Kota meminta agar BPJS Kesehatan bersama Pemkot mempersiapkan rumah sakit tersebut sehingga saat diresmikan nanti sudah dapat melayani masyarakat Kota Ambon dengan penjaminan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Selain pengembangan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga melaporkan kondisi keaktifan peserta JKN di Kota Ambon yang masih berada di bawah target.

Menurut Asyraf, meski tingkat keaktifan peserta JKN di Provinsi Maluku telah mencapai sekitar 85 persen, Kota Ambon masih berada di bawah angka 80 persen.

Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat yang telah memiliki kartu JKN, namun status kepesertaannya tidak aktif. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran hingga peserta yang sebelumnya ditanggung pemerintah namun belum kembali mengaktifkan kepesertaannya setelah bantuan berakhir.

“Kami menyampaikan kondisi tersebut dan Ibu Wakil Wali Kota berkomitmen mencari solusi bersama agar tingkat keaktifan peserta meningkat dan target Universal Health Coverage (UHC) bisa tercapai,” katanya.

Selain bertemu Pemkot Ambon, BPJS Kesehatan juga menggelar Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam forum tersebut dibahas kebutuhan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) kesehatan di sejumlah daerah di Maluku.

Asyraf mengungkapkan, salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan tenaga dokter spesialis. Tidak sedikit dokter yang baru bertugas harus kembali melanjutkan pendidikan sehingga daerah kesulitan mencari tenaga pengganti.

Karena itu, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Maluku sepakat menyusun inventarisasi berbagai persoalan layanan kesehatan sebagai bahan usulan kepada pemerintah pusat.

“Kondisi Maluku memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Karena itu berbagai persoalan ini akan kami inventarisasi dan disampaikan kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira Azis Rumalutur, menegaskan pentingnya dukungan media dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait Program JKN.

Ia berharap media dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

“Saya meminta dukungan rekan-rekan media untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam kemitraan tentu selalu ada dinamika, tetapi melalui komunikasi dan koordinasi kita yakin dapat menemukan solusi bersama demi kepentingan masyarakat,” ujar Indira.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *