Jakarta, HarianLokal.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai pilar utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta transformasi layanan berbasis digital.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Utama (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujar Pujo.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan diikuti dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta layanan kesehatan dimanfaatkan peserta, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka tersebut mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan akses terhadap layanan kesehatan yang semakin mudah di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165. Layanan digital tersebut didukung jejaring 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di sisi keuangan, BPJS Kesehatan mencatat kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap sehat dan akuntabel. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi dana jaminan sosial mencapai Rp3,94 triliun.
Selain itu, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali berturut-turut, serta mencatat skor tata kelola organisasi 97,67, skor maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) 4,01, nilai 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), dan skor 80,48 pada Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan. Bahkan, setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun.
Meski demikian, Pujo mengakui tantangan ke depan masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kolektabilitas iuran, serta mengendalikan biaya pelayanan agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan dan menjadi fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” tegas Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menambahkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar sebagai pengelola dana publik untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola.
Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang menegaskan bahwa pembiayaan Program JKN merupakan investasi jangka panjang dalam membangun modal manusia, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (**)





