Ambon, HarianLokal.com – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robby Sapulette, akhirnya memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp2,6 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan dan dikaitkan dengan dirinya.
Sapulette menegaskan bahwa temuan tersebut berasal dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah Kota Ambon.
Menurutnya, kronologi persoalan perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru maupun menyudutkan pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan lahirnya temuan tersebut.
“Silakan ditelusuri dengan benar. Jangan asal bersuara. Temuan BPK itu lahir dari SP2D yang diterbitkan sebelum saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon,” tegas Sapulette kepada media ini melalui sambungan telepon, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, dirinya baru dipercaya mengemban jabatan sebagai Plt Sekda Kota Ambon pada penghujung Tahun 2024. Karena itu, seluruh proses administrasi yang kemudian menjadi objek pemeriksaan BPK telah berlangsung sebelum dirinya menduduki jabatan tersebut.
“Bagaimana mungkin saya harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang jelas-jelas bukan terjadi pada masa jabatan saya. Saya baru menjabat di akhir tahun itu, sementara proses yang melahirkan temuan tersebut sudah berlangsung sebelumnya,” ujarnya.
Sapulette menilai, upaya mengaitkan dirinya dengan temuan tersebut merupakan kesimpulan yang tidak berdasar karena mengabaikan fakta mengenai waktu terjadinya proses administrasi yang diperiksa.
Ia menegaskan tidak pernah menghindari tanggung jawab, namun setiap bentuk pertanggungjawaban harus ditempatkan secara proporsional sesuai fakta dan waktu terjadinya suatu peristiwa.
“Saya tidak menghindar dari tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab harus ditempatkan secara proporsional sesuai fakta dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jangan sampai seseorang dipersalahkan atas kebijakan yang bukan diambil pada masa kepemimpinannya,” katanya.
Lebih lanjut, Sapulette mengajak masyarakat Kota Ambon untuk menilai persoalan tersebut secara objektif dengan mengacu pada dokumen resmi, bukan berdasarkan asumsi maupun opini yang berkembang.
“Silakan masyarakat menilai berdasarkan fakta. Semua bisa ditelusuri. Jangan sampai ada kesan seolah-olah saya harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang sejak awal bukan merupakan bagian dari masa jabatan saya sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon,” tuturnya.
Selain memberikan klarifikasi terkait temuan BPK, Sapulette juga menyesalkan beredarnya sejumlah flyer di media sosial yang menggiring opini bahwa temuan tersebut menjadi alasan dirinya tidak layak menjabat sebagai Sekretaris Kota Ambon.
Menurutnya, narasi tersebut mengabaikan fakta mengenai kronologi terjadinya temuan yang dipersoalkan.
“Jangan membangun opini yang menyesatkan masyarakat. Kalau ingin menyampaikan kritik, sampaikanlah berdasarkan data dan fakta, bukan dengan menyebarkan informasi yang mengaburkan kronologi sebenarnya,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa temuan BPK senilai Rp2,6 miliar berasal dari penerbitan SP2D yang dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon, sehingga tidak tepat dijadikan dasar untuk menyerang integritas maupun kapasitasnya sebagai pejabat.
“Saya menghormati kritik, tetapi kritik harus disampaikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menggiring opini publik dengan informasi yang tidak utuh, apalagi sampai menimbulkan kesan seolah-olah saya bertanggung jawab atas sesuatu yang jelas bukan terjadi pada masa jabatan saya,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Sapulette berharap masyarakat dapat menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana dengan mengedepankan fakta, dokumen resmi, serta hasil penelusuran yang objektif.
“Saya percaya masyarakat mampu menilai berdasarkan fakta. Karena itu, mari kita sama-sama menghormati proses dan tidak menghakimi seseorang atas sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya,” tutupnya. (**)





