DPRD Ambon Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Wali Kota Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja ASN

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026), dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah.

Sebelum agenda utama dimulai, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, membacakan sejumlah surat masuk yang diterima lembaga legislatif tersebut sebagai bagian dari administrasi persidangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen tersebut juga disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta sistem informasi manajemen keuangan daerah.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan,” ujar Wattimena.

Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pembangunan daerah, Pemerintah Kota Ambon, kata dia, tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bodewin mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada 2025 tercatat sebesar 4,87 persen. Sementara berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, tingkat inflasi daerah pada 2025 berada pada kisaran 2,3 persen. Pemerintah kota juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai telah bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Ambon.

Ia mengingatkan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

“Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bodewin juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kota, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang di tingkat negeri maupun kelurahan.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Ambon atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama proses pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD.

“Semoga sinergi yang telah dibangun ini dapat terus dipertahankan demi mewujudkan Kota Ambon yang semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *