HUT ke-58, BPJS Kesehatan Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Program JKN

Oplus_16908288

Jakarta, HarianLokal.com – Perjalanan panjang sistem jaminan kesehatan di Indonesia memasuki babak baru. Tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini melindungi sekitar 285 juta penduduk.

Sejarah penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dimulai pada 15 Juli 1968 melalui pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Seiring waktu, lembaga tersebut mengalami perubahan nama menjadi Perum Husada Bakti, PT Askes (Persero), hingga akhirnya bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai pengelola Program JKN.

Selama lebih dari setengah abad, berbagai pembaruan terus dilakukan. Mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan, penyederhanaan administrasi, hingga perluasan akses.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan keberhasilan penyelenggaraan jaminan kesehatan tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta.

“Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini memasuki tahun ke-13,” ujar Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (15/7/2026).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang terus mendukung keberlanjutan Program JKN. “Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

Di balik capaian tersebut, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan. Salah satunya menjaga keberlanjutan pembiayaan program di tengah meningkatnya kebutuhan layanan.

Pujo mengungkapkan rasio klaim Program JKN saat ini telah mencapai 108 persen. Angka itu menunjukkan besarnya beban pembiayaan demi memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan optimal.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi baru agar keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program tetap terjaga.

“Jika perusahaan asuransi swasta mungkin melakukan penyesuaian premi ketika rasio klaim mendekati 95 persen, Program JKN memiliki tanggung jawab sosial yang jauh lebih besar. Karena itu, dukungan regulasi sangat diperlukan agar manfaat JKN tetap bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.

Memasuki usia ke-58, BPJS Kesehatan menegaskan semangat gotong royong tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga harapan masyarakat akan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *