Pemkot Ambon Bantah Abaikan Putusan PTUN, Jubir: Informasi Harus Disampaikan Utuh dan Berdasarkan Fakta

Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya untuk menghormati dan melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, di Balai Kota Ambon, Rabu (22/7/2026), menanggapi pemberitaan salah satu media daring terkait surat aduan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Ronald menjelaskan, Putusan PTUN Ambon Nomor 33/G/2024/PTUN.ABN juncto Nomor 13/B/2025/PT.TUN MDO juncto Nomor 543 K/TUN/2025 dalam perkara antara Rudolf Mesac Reno Rehatta selaku penggugat melawan Wali Kota Ambon sebagai tergugat dan Herve Rene Jones Rehatta sebagai tergugat II intervensi telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan pelaksanaannya oleh pihak penggugat.

Menurutnya, Wali Kota Ambon telah menjalankan amar putusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, di antaranya dengan membatalkan dan mencabut Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1073 Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya dan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Soya.

“Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, Wali Kota Ambon kemudian menerbitkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 77 Tahun 2026 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau masa jabatan 2024-2032 serta Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 78 Tahun 2026 tentang pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya. Dengan demikian, Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan amar putusan, bukan mengabaikannya,” kata Ronald.

Ia menambahkan, seluruh keputusan tersebut telah dilaporkan kepada PTUN Ambon melalui surat perihal pelaksanaan keputusan pengadilan tertanggal 30 Januari 2026.

Terkait amar putusan yang memerintahkan Wali Kota Ambon untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara terhadap Herve Rene Jones Rehatta dan Rudolf Mesac Reno Rehatta oleh anak-anak Matarumah Parentah Rehatta, Ronald menegaskan bahwa kewajiban tersebut juga telah dijalankan.

Menurutnya, Pemkot Ambon melalui Sekretaris Daerah bersama Tim Percepatan telah memfasilitasi sedikitnya empat kali pertemuan yang melibatkan para pihak, yakni Rudolf Mesac Reno Rehatta, Herve Rene Jones Rehatta, Saniri Negeri Soya, serta Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya. Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Kota Ambon maupun di Kantor Negeri Soya.

“Namun, dalam proses tersebut belum tercapai kesepakatan karena terjadi kebuntuan atau deadlock di antara para pihak. Amar putusan mengamanatkan Pemkot Ambon untuk memfasilitasi proses tersebut, bukan mengambil alih kewenangan atau menentukan hasil akhirnya,” ujarnya.

Ronald menjelaskan, mekanisme pengusulan Kepala Pemerintah Negeri Adat telah diatur secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pemerintahan negeri di Kota Ambon. Sesuai ketentuan tersebut, usulan bakal calon harus melalui Saniri Negeri sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk diproses lebih lanjut.

Pemkot Ambon, lanjutnya, tetap berkomitmen menjalankan seluruh tahapan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat.

Ronald juga berharap PTUN Ambon dapat menyampaikan informasi secara menyeluruh dan objektif kepada publik.

“Kami berharap PTUN dalam menyampaikan informasi hendaknya disampaikan secara utuh, akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya.

Ia menambahkan, hubungan antarlembaga negara harus dibangun atas dasar kemitraan, saling menghormati kewenangan, komunikasi terbuka, serta penyampaian informasi yang faktual.

“Tujuan kita bukanlah mempertentangkan kewenangan antarlembaga, melainkan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum berjalan secara sinergis, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Ronald. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *