KBGO Mengintai Jurnalis Perempuan di Era Digital

Ambon, HarianLokal.com – Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi ancaman serius bagi jurnalis perempuan di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. Selain mengancam privasi, KBGO juga berdampak pada kesehatan mental, keamanan, hingga kebebasan berekspresi.

Hal itu disampaikan jurnalis Ipeh Alaidrus dalam materi bertajuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Ancaman dalam Ruang Digital pada Workshop Jurnalis Perempuan & KBGO yang diselenggarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Maluku di Hotel Biz Ambon, Sabtu (1/8/2026).

Dalam paparannya, Ipeh menjelaskan bahwa KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi digital, baik melalui telepon genggam, komputer, maupun berbagai platform media sosial. Bentuknya beragam, mulai dari peretasan akun, pelecehan daring, impersonasi, cyberstalking, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Non-Consensual Intimate Image/NCII), deepfake porn, sextortion, doxing, hingga cyber grooming.

Ancaman tersebut terus menunjukkan tren peningkatan. Data UNDP mencatat sebanyak 330 kasus serangan digital terhadap perempuan sepanjang Januari–Oktober 2025 atau meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Serangan didominasi penyalahgunaan foto, penguntitan digital, hingga penyebaran konten hasil deepfake.

Sementara itu, SafeNet mencatat 1.407 kasus kekerasan digital pada periode yang sama. Modus yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan manipulasi hubungan, persoalan pribadi, dan video call seks. WhatsApp menjadi media yang paling sering dimanfaatkan pelaku sebelum konten disebarkan melalui Facebook maupun Instagram. Korban terbanyak berasal dari kalangan perempuan, terutama pelajar dan mahasiswa.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menunjukkan terdapat 2.866 kasus KBGO sepanjang 2025. Sebanyak 43 persen korbannya merupakan anak dan remaja, sedangkan 41,10 persen lainnya adalah perempuan muda dan dewasa.

Di sisi lain, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat 1.091 kasus KBGO pada 2025, dengan sekitar 90 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ipeh menegaskan, KBGO memiliki karakteristik menyerang integritas tubuh, kondisi psikologis, serta hak seksual korban melalui teknologi digital tanpa persetujuan dan sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang.

Karena itu, ia menilai peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk mencegah sekaligus menghadapi ancaman tersebut. Selain memahami keamanan digital, masyarakat juga perlu memahami konsep persetujuan (consent) dalam interaksi digital melalui prinsip F.R.I.E.S. (Freely Given, Reversible, Informed, Enthusiastic, dan Specific). Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, dapat dicabut kapan saja, didasarkan pada informasi yang jelas, serta hanya berlaku untuk tindakan yang disepakati.

Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bahwa perlindungan terhadap korban KBGO telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

Melalui pemahaman tersebut, jurnalis perempuan diharapkan mampu melindungi diri dari ancaman KBGO sekaligus memperkuat peran media dalam mengedukasi masyarakat mengenai keamanan digital, hak privasi, dan pencegahan kekerasan berbasis gender di ruang siber. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *