Pemprov Maluku Percepat Hilirisasi Ubi Kayu di Buru Selatan, Siapkan 12 Ribu Hektare Lahan

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus mempercepat pengembangan sektor pertanian melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapan lahan, dukungan masyarakat, serta kesiapan petani agar investasi dapat berjalan tanpa hambatan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat membuka Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Buru Selatan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).

Sadali menegaskan, rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut pertemuan Gubernur Maluku dengan Menteri Pertanian dan Bupati Buru Selatan beberapa waktu lalu. Menurutnya, kepastian lahan menjadi faktor paling penting untuk memberikan rasa aman bagi investor.

“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan,” tegas Sadali.

Ia mengingatkan agar berbagai persoalan sengketa lahan yang pernah terjadi di Maluku tidak kembali terulang karena berpotensi menghambat masuknya investasi. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Sadali juga mengungkapkan, Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas ubi kayu. Saat ini luas panen mencapai sekitar 1.875 hektare dengan produksi sekitar 42.027 ton. Potensi tersebut dinilai perlu dioptimalkan melalui pembangunan industri hilir agar mampu memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian daerah.

Menurutnya, program hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, mengatakan pemerintah daerah telah mempersiapkan program hilirisasi secara intensif selama kurang lebih lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas guna menyelaraskan perencanaan dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Ia menyebut program tersebut merupakan gagasan strategis Gubernur Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

“Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut. Saat ini kesiapan kami telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus dimantapkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi, khususnya terkait kepastian lahan sebagaimana menjadi arahan Kementerian Pertanian,” kata La Hamidi.

Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Bupati Buru Selatan beserta jajaran, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) atau yang mewakili, Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *