HUT ke-81 Maluku: DPRD Soroti Ketimpangan dan Desak Kebijakan Kepulauan

Ambon, HarianLokal.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, Rabu (19/8/2026), menjadi momentum evaluasi pembangunan daerah.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan usia 81 tahun harus jadi refleksi. Menurutnya, Maluku yang ada sejak awal kemerdekaan masih tertinggal dibanding provinsi lain.

“Maluku pada hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain,” tegas Benhur di Ruang Rapat Karang Panjang.

Benhur menyoroti ketertinggalan di sektor pembangunan publik, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Ia menilai dibutuhkan intervensi kuat dari pusat hingga daerah.

Persoalan utama ada pada karakter Maluku sebagai daerah kepulauan. Biaya pelayanan publik disebutnya tinggi karena masyarakat tersebar di banyak pulau.

Namun, kata Benhur, karakteristik biaya kepulauan itu belum tercermin dalam formula pembagian anggaran dan transfer ke daerah.

“Kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Karakter biaya kepulauan tidak tercermin dalam proporsi formula pembagian,” ujarnya.

Ia berharap perjuangan kebijakan daerah kepulauan segera direalisasikan pemerintah pusat agar ketimpangan dan konektivitas antarpulau bisa ditekan.

DPRD juga mendorong pengelolaan sumber daya alam, termasuk blok migas, agar memberi manfaat nyata.

“Anak Maluku harus menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Benhur.

DPRD juga berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat adat sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Regulasi diharapkan segera hadir untuk memberi kepastian hukum.

Dengan semangat “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri”, pimpinan DPRD mengajak masyarakat menjadikan HUT ini sebagai ruang refleksi, bukan seremonial tahunan.

“Mari katong (kami) gandeng tangan untuk membangun, mengembangkan dan memajukan Provinsi Maluku demi kesejahteraan masyarakat,” pesan pimpinan DPRD.

Benhur mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota (Pemkot), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, dan seluruh masyarakat yang berkontribusi.

Rapat ditutup dengan harapan agar Maluku di usia 81 tahun mampu mengubah potensi jadi kekuatan, memperkuat konektivitas, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kesejahteraan hingga pelosok.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *