Proyek Jalan Rp23,7 M di Seram Utara Dilaporkan ke Mabes Polri, Tokoh Masyarakat Pertanyakan Kredibilitas Pelapor

Seram Utara, HarianLokal.com – Laporan dugaan penyimpangan proyek jalan Saleman-Besi-Wahai-Pasahari senilai Rp23,7 miliar yang dilayangkan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung menuai tanggapan.

Tokoh masyarakat Seram Utara, Ahmad Salatin, mempertanyakan dasar laporan yang disampaikan oleh DPP LSM Baladaya yang dipimpin Izhar Ma’sum Rosadi.

Salatin mempertanyakan keterkaitan lokasi pelapor dengan lokasi proyek. Diketahui, sekretariat DPP LSM Baladaya berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sementara proyek jalan yang dilaporkan berada di Pulau Seram, Maluku Tengah.

“Alamat sekretariatnya di Bekasi, Jawa Barat. Proyeknya di Pulau Seram, Maluku. Publik berhak bertanya, apakah pelapor pernah turun langsung ke lokasi untuk melakukan investigasi?” ujar Salatin.

Menurut Salatin, pertanyaan ini penting untuk memastikan setiap laporan dugaan korupsi memiliki dasar yang kuat, bukti yang jelas, dan dapat diuji kebenarannya.

Ia menegaskan, masyarakat sipil memang berhak mengawasi proyek pemerintah. Namun, pengawasan harus didukung oleh data yang akurat dan pemeriksaan langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan informasi dari pihak lain.

“Kami tidak anti-kritik. Silakan awasi, tapi harus dengan data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai laporan yang belum terverifikasi justru menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat,” katanya.

Sebagai warga asli Seram Utara, Salatin memastikan ruas jalan Saleman-Besi-Wahai-Pasahari saat ini sudah berfungsi dan manfaatnya dirasakan oleh warga. Jalan tersebut memperlancar mobilitas, distribusi bahan pokok, dan aktivitas ekonomi antar wilayah.

“Jalannya ada dan sudah kami pakai. Jadi aneh jika disebut fiktif. Siapa pun yang menyampaikan tudingan seharusnya datang langsung melihat kondisinya,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku atas pembangunan jalan tersebut yang dinilai menghadirkan keadilan bagi masyarakat Seram Utara.

Salatin berharap polemik ini tidak menjadi perang opini, melainkan diselesaikan melalui mekanisme hukum. Jika ada bukti penyimpangan, agar diproses secara hukum. Jika tidak terbukti, maka perlu ada klarifikasi terbuka. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *