Jakarta, HarianLokal.com – BPJS Kesehatan menganugerahkan penghargaan Satya JKN Awards 2026 kepada 80 badan usaha dan delapan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kepatuhan serta keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi badan usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi pekerja, keluarga, serta masyarakat. Selain itu, Satya JKN Awards diharapkan dapat mendorong semakin banyak pihak untuk berperan aktif menjaga keberlangsungan Program JKN.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengatakan Program JKN merupakan salah satu solusi negara dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif.
Menurutnya, perlindungan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan oleh Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, Program JKN harus kita jaga bersama dengan memperkuat gotong royong yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Cak Imin.
Ia juga mengapresiasi badan usaha yang telah menunjukkan komitmen dan kedisiplinan dalam mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta JKN. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat penting karena badan usaha merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Cak Imin menegaskan, pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara merata.
Melalui Satya JKN Awards 2026, ia berharap komitmen pemerintah daerah dan badan usaha dalam memperluas perlindungan kesehatan dapat terus dipertahankan demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta. Kepesertaan aktif, kepatuhan seluruh pihak, serta kesinambungan perlindungan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
Ia menyampaikan, hingga 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 284,89 juta jiwa atau setara 98,2 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, cakupan kepesertaan aktif tercatat sebesar 79,49 persen.
“Melalui tema ‘Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa’, Satya JKN Awards 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan kesehatan,” terang Prihati.
Ia menambahkan, badan usaha memiliki peran strategis dalam memastikan pekerja beserta keluarganya memperoleh perlindungan kesehatan. Karena itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja, melaporkan data dan upah secara benar, serta membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.
Menurutnya, kepatuhan tersebut bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.
“Pekerja yang terlindungi kesehatannya akan merasa lebih tenang dalam bekerja, sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha. Karena itu, kepatuhan badan usaha tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Prihati juga memberikan gambaran mengenai pentingnya prinsip gotong royong dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Ia menyebutkan, rata-rata biaya satu kali tindakan cuci darah atau hemodialisis mencapai Rp786.200.
Bagi peserta yang menjalani cuci darah dua kali dalam seminggu atau sekitar delapan kali dalam sebulan, biaya pelayanan kesehatan tersebut dapat mencapai Rp6.289.600 per bulan.
“Melalui prinsip gotong royong, kontribusi sekitar 150 peserta yang sehat dan rutin membayar iuran membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi satu peserta yang menjalani cuci darah,” jelasnya.
Dalam penyelenggaraan Satya JKN Awards 2026, sebanyak 80 badan usaha yang menerima penghargaan terdiri atas 10 badan usaha milik negara (BUMN), 40 perusahaan swasta skala besar, 20 perusahaan swasta skala menengah, serta 10 perusahaan swasta skala kecil atau mikro.
Sementara itu, delapan pemerintah daerah penerima penghargaan terdiri atas empat pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten/kota.
Prihati menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara berjenjang, objektif, transparan, dan berbasis data. Penilaian tersebut juga melibatkan Tim Penilai Tingkat Nasional yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa kepatuhan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN.
Ia menekankan, badan usaha harus konsisten mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya sesuai ketentuan, menyampaikan data dan upah secara benar, serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran tepat waktu.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penerbitan dan pelaksanaan regulasi, kebijakan perizinan, serta pelayanan publik yang dapat mendorong kepatuhan badan usaha.
“Sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait diperlukan agar kewajiban perlindungan pekerja dapat dilaksanakan secara konsisten sekaligus menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial Kesehatan,” ujar Stevanus.
Ia berharap praktik baik yang telah dilakukan oleh badan usaha dan pemerintah daerah penerima Satya JKN Awards 2026 dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya.
Dengan demikian, semakin banyak pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan kesehatan yang layak, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (**)





