BAKU DAPA Diperkuat, Pemkot Ambon Benahi Tata Kelola Perikanan dan Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus mendorong pembenahan sektor perikanan tangkap melalui inovasi BAKU DAPA (Strategi Pengembangan Sentra Perikanan Tangkap untuk Mendukung Tempat Pelelangan Ikan sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Kota Ambon).

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyosialisasikan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Distribusi Hasil Perikanan Tangkap di Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai V Manise Hotel, Ambon, Kamis (5/11/2026).

Inovasi yang digagas Dinas Perikanan Kota Ambon ini bertujuan memperkuat pengelolaan produksi, distribusi hingga pemasaran hasil perikanan tangkap. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap sektor perikanan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

BAKU DAPA merupakan proyek perubahan yang diinisiasi Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, S.Pi., sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.

Pengembangan inovasi ini dilatarbelakangi besarnya potensi perikanan tangkap di Kota Ambon yang belum sepenuhnya didukung sistem pengelolaan dan distribusi yang terintegrasi.

Saat ini, aktivitas pendaratan ikan tersebar di 22 sentra perikanan yang berada pada lima kecamatan. Namun, sebagian besar aktivitas tersebut masih berlangsung di lokasi pendaratan ikan milik masyarakat dan belum terhubung secara optimal dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya mengatakan, karakteristik geografis Ambon sebagai wilayah kepulauan membuat sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan, khususnya sebagai nelayan.

Meski demikian, menurutnya, profesi nelayan memiliki tantangan yang tidak ringan. Selain keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan tangkap, nelayan juga harus menghadapi kondisi alam seperti gelombang tinggi dan badai yang dapat memengaruhi aktivitas melaut.

Di sisi lain, persoalan pencemaran kawasan pesisir dan sedimentasi turut menjadi tantangan yang berdampak terhadap keberadaan sumber daya ikan dan hasil tangkapan nelayan.

“Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memastikan nelayan memiliki sarana dan prasarana serta peralatan tangkap yang memadai agar mereka dapat meningkatkan hasil tangkapannya,” ujar Bodewin.

Ia menjelaskan, Pemkot Ambon selama ini terus berupaya memberdayakan nelayan melalui bantuan peralatan tangkap yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Selain bantuan sarana, peningkatan kapasitas nelayan juga dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi.

Pemkot Ambon, lanjutnya, turut membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melalui program sekolah lapang nelayan.

Program tersebut bertujuan memberikan tambahan pengetahuan kepada nelayan mengenai kondisi cuaca, arah angin, gelombang laut, serta informasi yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan.

Menurut Bodewin, pengetahuan tersebut penting agar nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman yang diperoleh secara turun-temurun, tetapi juga mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan waktu serta lokasi penangkapan ikan.

Selain meningkatkan kapasitas nelayan, pembenahan tata kelola distribusi hasil perikanan menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Bodewin menegaskan, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan bukan untuk menambah beban maupun memperpanjang prosedur bagi nelayan. Sebaliknya, TPI harus menjadi sarana yang memberikan kepastian dalam proses pemasaran hasil tangkapan.

Melalui sistem pelelangan yang tertata, hasil tangkapan nelayan diharapkan dapat dipasarkan secara lebih transparan dengan mekanisme pembentukan harga yang lebih jelas dan memberikan keuntungan yang layak bagi nelayan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan hasil tangkapan dibongkar dan didistribusikan melalui mekanisme yang telah diatur, sehingga aktivitas perdagangan ikan dapat berlangsung lebih tertib dan terpantau.

Dengan demikian, manfaat ekonomi dari aktivitas perikanan tidak hanya dinikmati oleh pedagang besar, tetapi juga dapat dirasakan secara lebih adil oleh nelayan sebagai pelaku utama sektor tersebut.

Melalui inovasi BAKU DAPA dan sosialisasi Peraturan Wali Kota Tahun 2026, Pemkot Ambon berharap tata kelola perikanan tangkap semakin terintegrasi, distribusi hasil perikanan lebih tertib, serta keberadaan TPI mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian Kota Ambon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *