Gubernur Maluku Minta Pengusaha Lokal Dilibatkan dalam Pengelolaan Tambang Gunung Botak

Jakarta, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendorong keterlibatan pengusaha daerah dan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam penataan serta pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya dikelola tanpa melibatkan pelaku ekonomi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak yang berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal untuk mengambil bagian dalam pengelolaan tambang.

Menurutnya, apabila BUMD belum memiliki kemampuan permodalan yang memadai, perusahaan negara yang nantinya mendapat mandat mengelola kawasan tersebut perlu membuka kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.

Selain keterlibatan dunia usaha daerah, Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung proses rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan pembagian manfaat ekonomi turut menjadi perhatian. Lewerissa mendorong adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang adil dan transparan agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang sebanding dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Sementara itu, dalam rapat yang sama, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

Langkah tersebut dilakukan melalui penyisiran kawasan, penutupan akses masuk, serta pendirian pos pengamanan oleh aparat TNI dan Polri guna mencegah kembali beroperasinya aktivitas tambang ilegal.

Penataan kawasan juga diarahkan agar memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga proses penertiban tidak menimbulkan gejolak di Kabupaten Buru.

Perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi turut mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan yang digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.

Hasil pembahasan dalam rapat tersebut selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan kepada pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Maluku pekan depan.

Pemprov Maluku berharap penataan Gunung Botak tidak hanya menghadirkan kawasan pertambangan yang tertib dan aman, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Keterlibatan pengusaha lokal, penguatan peran pemerintah daerah, serta pembagian hasil yang berkeadilan diharapkan menjadi bagian dari tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Buru. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *