Sidrap, Sulsel, Harianlokal.com –Polemik kepemilikan tanah di Lingkungan 3 Wala, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu riase, mendadak memanas setelah seorang anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengunggah tudingan di media sosial yang mengaitkan pembangunan rumah kayu milik Andi Abd Rasyid dengan klaim penyerobotan tanah sekolah.
Unggahan tersebut langsung menuai reaksi publik karena dinilai menggiring opini secara sepihak, seolah-olah telah terjadi pelanggaran hukum. Padahal, tanah yang dipersoalkan diketahui berasal dari pemilik yang sama, yakni almarhum H. Abdul Kadir Teke, yang sebagian lahannya memang dihibahkan untuk kepentingan SDN 6 Batu, sementara sisa lahannya dijual secara sah kepada pihak lain, termasuk Andi Abd Rasyid.
Narasi yang disampaikan oleh anggota DPRD itu dinilai tidak utuh dan cenderung provokatif, terutama karena diangkat ke ruang publik tanpa penjelasan menyeluruh mengenai status hukum tanah. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa isu tanah yang sebenarnya telah jelas justru dipelintir, sehingga berpotensi memancing emosi masyarakat dan memperlebar konflik sosial di Sidrap.
Akibat tudingan tersebut, Andi Abd Rasyid memastikan akan menempuh langkah hukum, bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan meluruskan fakta dan menjaga nama baik. Dengan langkah ini, anggota DPRD yang mengunggah tudingan tersebut kini terancam dilaporkan ke Polres Sidrap atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan publik.
Polemik ini menjadi sorotan karena menyangkut etika pejabat publik dalam menggunakan media sosial. Banyak pihak menilai, anggota DPRD seharusnya bertindak sebagai peneduh dan penyeimbang, bukan justru mengangkat isu sensitif secara sepihak yang dapat memicu kegaduhan dan konflik di tengah masyarakat.
Di media sosial, unggahan tersebut terus diperbincangkan dan mulai menyebar luas, memicu beragam komentar dan spekulasi. Publik kini menanti langkah hukum lanjutan, sekaligus mempertanyakan tanggung jawab moral pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut kehormatan dan hak hukum warga.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa isu pertanahan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan sensitif yang menuntut kehati-hatian ekstra, terutama ketika disampaikan oleh pejabat negara di ruang publik yang mudah viral dan berdampak luas. ***





