JAKARTA, Harianlokal.com (27/01) — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (PELBAJINDO), Bambang Soesatyo, mendorong PELBAJINDO agar semakin berperan strategis dalam mencetak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang unggul, terampil, berintegritas, dan bersertifikasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja berkualitas di Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis demografi.
Menurut Bamsoet, langkah PELBAJINDO sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Dengan bonus demografi dan melimpahnya tenaga kerja usia produktif, Indonesia dipandang sebagai mitra strategis bagi Jepang.
Ia mengungkapkan, Jepang masih menjadi salah satu negara tujuan utama PMI karena menghadapi penurunan angka kelahiran dan penuaan penduduk. Pada periode 2024–2029, Jepang diperkirakan membutuhkan hingga 820.000 tenaga kerja asing. Dari jumlah tersebut, Indonesia berpeluang mengisi sekitar 164.000 hingga 246.000 tenaga kerja di berbagai sektor, seperti perawat lansia, pertanian, konstruksi, manufaktur, dan perhotelan.
“Di saat Jepang kekurangan tenaga kerja terampil, Indonesia justru masih menghadapi tantangan pengangguran yang relatif tinggi. Data BPS per Agustus 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,85 persen, dengan jutaan angkatan kerja baru masuk setiap tahun. Di sinilah peran strategis PELBAJINDO, melalui pelatihan berkualitas dan sertifikasi yang kredibel, agar PMI Indonesia mampu bersaing dan dipercaya,” ujar Bamsoet saat Deklarasi PELBAJINDO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir (secara daring), Dirjen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Rinardi Rusman, Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison, Waketum KADIN Indonesia Nofel Hilabi, Dirut RSCM Supriyanto, Kepala BP3MI Yogyakarta Tonny Chriswanto, Ketua Umum PELBAJINDO Azis Yuriyanto, Dewan Pengawas PELBAJINDO Brotoseno, serta jajaran pengurus PELBAJINDO.
Bamsoet yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan, sepanjang 2024 pemerintah mencatat hampir 300 ribu PMI ditempatkan ke berbagai negara, dengan Jepang sebagai salah satu tujuan utama. Hingga akhir 2024, sekitar 190 ribu PMI tercatat bekerja di Jepang, menjadikan Indonesia salah satu pemasok tenaga kerja terbesar di negara tersebut.
“Sepanjang 2024, remitansi PMI tercatat melampaui Rp250 triliun dan menjadi salah satu penopang penting perekonomian nasional di tengah tekanan global. Ini menunjukkan bahwa penempatan PMI bukan sekadar solusi sementara, tetapi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang saling terhubung,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Ia menekankan, pelatihan bahasa Jepang harus berjalan beriringan dengan pembentukan etos kerja, pemahaman budaya, serta penguatan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri Jepang. PMI yang dibekali sertifikasi kompetensi, disiplin tinggi, dan integritas kuat diyakini akan lebih mudah beradaptasi, memiliki daya saing tinggi, serta memperoleh penghasilan dan perlindungan kerja yang layak.
“PELBAJINDO berada di garda terdepan untuk memastikan calon PMI berangkat dengan kemampuan yang mumpuni. Sinergi antara PELBAJINDO, pemerintah, serta lembaga penempatan seperti BP3MI dan P3MI mutlak diperlukan agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dukungan terhadap penguatan peran PELBAJINDO juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Ia menilai keberadaan lembaga pelatihan profesional sangat krusial dalam menekan pengangguran sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak pra-keberangkatan.
“Lembaga pelatihan seperti PELBAJINDO memiliki peran strategis dalam mempersiapkan PMI yang kompeten dan berdaya saing. Pelatihan bahasa, budaya kerja, dan sertifikasi keterampilan akan menentukan keberhasilan PMI di negara tujuan sekaligus meminimalkan persoalan ketenagakerjaan,” ujar Yahya.
Ia menambahkan, sinergi antara PELBAJINDO, pemerintah, serta BP3MI dan P3MI harus terus diperkuat guna menjamin transparansi rekrutmen dan pemenuhan hak-hak PMI.
Pandangan serupa disampaikan Dirjen KP2MI Rinardi Rusman dan Deputi Kemenko PM Leontinus Alpha Edison. Leontinus menegaskan, peningkatan penempatan pekerja migran harus dibarengi skema pemberdayaan dan perlindungan menyeluruh sejak pra-keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.
“Tantangan ke depan semakin kompleks. Jepang menerapkan standar tinggi terhadap kemampuan bahasa, keterampilan teknis, serta kepatuhan hukum dan kontrak kerja. Tanpa pelatihan yang serius dan berintegritas, peluang besar tersebut bisa terlewatkan. Karena itu, PELBAJINDO harus terus meningkatkan mutu pelatihan PMI Indonesia,” pungkas Rinardi. (*)
(HM) TIM APN





