Ambon, Harianlokal.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mengajak masyarakat menjadikan peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai momentum refleksi untuk menjaga demokrasi. Ia menegaskan peringatan tersebut bukan ruang untuk memupuk dendam politik.
Hal itu disampaikan Benhur usai upacara peringatan 30 Tahun Kudatuli yang digelar DPD PDI Perjuangan Maluku di Pattimura Park, Ambon, Senin (27/7/2026).
Menurut Benhur, peringatan Kudatuli bukan hanya mengenang tragedi di Jakarta, tetapi juga dinamika yang dialami kader dan pejuang demokrasi di Maluku, khususnya di Kota Ambon.
“Peristiwa itu adalah sejarah kelam karena terjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Namun peringatan ini bukan untuk membangun dendam, melainkan refleksi agar negara tetap menjunjung tinggi demokrasi dan memberi ruang bagi rakyat berekspresi sesuai aturan,” ujarnya.
Benhur menilai semangat reformasi dan otonomi daerah yang dulu diperjuangkan kini mulai mengalami kemunduran. Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang menarik kewenangan daerah ke pemerintah pusat.
“Daerah semakin terbatas berinovasi karena kebijakan anggaran dan regulasi yang sentralistis,” katanya.
Ia juga mempertanyakan keadilan pembagian hasil sumber daya alam, khususnya sektor perikanan di Maluku.
“Maluku punya potensi perikanan sangat besar. Pertanyaannya, apakah daerah mendapat dana bagi hasil yang adil? Saya kira belum. Ketimpangan pembangunan masih kita rasakan hingga sekarang,” tegasnya.
Terkait efisiensi anggaran, Benhur menilai kebijakan tersebut berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia turut mengkritisi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pengelolaan program itu perlu dievaluasi dan lebih melibatkan sekolah serta tenaga pendidik di daerah.
“Programnya bagus, tapi implementasinya harus lebih dekat dengan sekolah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Benhur juga menyoroti perlindungan hak masyarakat adat. Ia menegaskan negara wajib menjalankan amanat Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
“Berbagai persoalan masyarakat adat di Maluku masih butuh perhatian serius agar hak dan martabat mereka terlindungi,” katanya.
Benhur mengingatkan pentingnya melawan penyebaran hoaks dan membuka ruang bagi generasi muda berkarya melalui seni, budaya, serta pelestarian keberagaman Maluku.
“Anak muda harus diberi ruang berekspresi. Itu bagian penting menjaga demokrasi dan identitas bangsa,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah menyiapkan pelatihan dan infrastruktur agar generasi muda Maluku siap menyambut peluang kerja dari proyek strategis seperti Blok Abadi Gas Masela.
“Kita ingin anak muda Maluku jadi pelaku utama. Pemerintah harus hadir dengan pelatihan dan kebijakan yang memberi ruang mereka berkembang,” pungkasnya.
Benhur menutup dengan menegaskan, peringatan 30 tahun Kudatuli harus menjadi pelajaran agar kebebasan berpendapat tidak lagi dibungkam.
“Harapan kami, peristiwa Kudatuli menjadi pelajaran agar demokrasi terus dijaga dan hak-hak masyarakat tidak lagi dibungkam,” tutupnya.





