Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A dan Kementerian Agama Kota Ambon menggelar pelayanan terpadu untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum status perkawinan dan dokumen kependudukan secara gratis.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Ashari, Ambon, Senin (24/8/2026) dan diikuti sekitar 60 pasangan.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemkot Ambon. Edwin Pattikawa, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi pemerintah dengan lembaga terkait dalam menyelesaikan persoalan administrasi perkawinan dan kependudukan.
“Pernikahan bukan hanya ikatan suci secara agama, tetapi juga peristiwa hukum yang membawa konsekuensi besar dalam kehidupan bernegara,” kata Edwin.
Menurutnya, perkawinan yang tidak tercatat resmi oleh negara dapat menimbulkan hambatan administrasi bagi keluarga, terutama terkait hak-hak anak.
Di Kota Ambon, masih terdapat keluarga, khususnya masyarakat Muslim, yang belum memiliki status hukum perkawinan dan kependudukan yang sah. Hal itu antara lain disebabkan adanya perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau belum tercatat.
Untuk memperoleh kepastian hukum, pasangan harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan perkawinan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Setelah itu dapat dilakukan perubahan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan akta kelahiran anak.
Melalui pelayanan terpadu ini, seluruh proses dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat. Pengadilan Agama Ambon melaksanakan sidang luar gedung untuk proses isbat nikah, sementara instansi terkait membantu pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan.
“Dalam satu waktu dan satu tempat, masyarakat dapat sekaligus memiliki dokumen pernikahan dan dokumen kependudukan yang penting bagi kebutuhan dan masa depan keluarganya,” ujar Edwin.
Ia menegaskan, program ini menjadi langkah kolaboratif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Seluruh pasangan yang mengikuti kegiatan tersebut tidak dipungut biaya.
Pada tahap awal, pelayanan diberikan kepada sekitar 60 pasangan. Pemkot Ambon menyadari masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan serupa.
Untuk itu, pemerintah kecamatan bersama Pengadilan Agama dan Kemenag diminta terus menginventarisasi warga yang belum memiliki kepastian hukum perkawinan dan dokumen kependudukan.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi dapat terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat Kota Ambon memperoleh kepastian hukum,” pungkasnya.





