Ambon, HarianLokal.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool, menegaskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026 di sejumlah SMA unggulan di Kota Ambon akan dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa praktik titipan.
Pernyataan tersebut disampaikan Saodah Tethool usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pendaftaran siswa baru di sejumlah sekolah favorit seperti SMA Negeri 1 Ambon, SMA Negeri 2 Ambon, SMA Negeri 5 Ambon, SMA Negeri 11 Ambon, dan SMA Negeri 13 Ambon> telah dibuka dan berlangsung hingga 13 Juni 2026, sementara hasil seleksi akan diumumkan pada 23 Juni 2026.
Saodah menjelaskan, Komisi IV DPRD Maluku mengambil langkah tegas untuk mencegah terulangnya persoalan yang terjadi pada tahun 2024 dan 2025, ketika banyak orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah-sekolah favorit meski kuota telah terpenuhi.
“Komisi IV mengambil langkah agar sekolah-sekolah unggulan tidak lagi menerima siswa melebihi batas rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan pemerintah. Ini untuk menghindari masalah yang selalu muncul setelah proses penerimaan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 masing-masing hanya diperbolehkan membuka delapan rombel dengan kuota sekitar 224 siswa. Sementara SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 13 memiliki sembilan rombel dengan kuota sekitar 324 siswa.
Selain itu, sistem penerimaan dilakukan melalui jalur afirmasi, zonasi, mutasi, dan jalur prestasi sesuai ketentuan yang berlaku. Seleksi juga akan dilakukan melalui tes dan sistem peringkat sehingga hanya peserta dengan nilai terbaik yang diterima sesuai kuota.
“Tidak ada lagi titip-menitip. Semua siswa mengikuti tes dan proses perangkingan. Yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat dan berada dalam kuota yang tersedia,” tegas Saodah.
Ia menambahkan, bagi siswa yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit masih tersedia sejumlah alternatif sekolah lain, seperti SMA Negeri Siwalima, SMA Kristen, SMA Muhammadiyah, serta beberapa sekolah swasta lainnya yang memiliki kapasitas menerima peserta didik baru.
Dalam kesempatan yang sama, Saodah juga memaparkan hasil pengawasan Komisi IV terhadap SMA Negeri Siwalima, yang kini berstatus Program Garuda Transformasi dan menjadi salah satu SMA unggulan nasional.
Menurutnya, sekolah tersebut saat ini menampung sekitar 470 siswa dari kelas X hingga XII yang tinggal di asrama. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat kebutuhan makan siswa belum sepenuhnya dapat ditanggung pemerintah.
“Pemerintah daerah masih kesulitan menanggung kebutuhan makan pagi, siang, dan malam seluruh siswa. Karena itu kami mengundang pihak terkait untuk mencari solusi terhadap kebutuhan makan siang siswa,” katanya.
Selain kebutuhan konsumsi, Komisi IV juga menemukan sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, mulai dari penambahan meubelair, ruang makan bersama, hingga ketersediaan air bersih bagi siswa yang tinggal di asrama.
Saodah mengungkapkan, mulai tahun ini orang tua siswa yang diterima di SMA Siwalima diwajibkan menandatangani surat perjanjian sebelum anak mereka masuk sekolah.
Langkah tersebut dilakukan karena selama ini terdapat sejumlah kasus orang tua menolak ketika siswa mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas luar negeri yang menjadi mitra sekolah.
Padahal, menurutnya, SMA Siwalima memiliki peluang besar mengantarkan siswanya ke berbagai perguruan tinggi bergengsi dunia.
“Sekarang SMA Siwalima sudah menjadi Garuda Transformasi dan memiliki kesempatan untuk mengirim siswa ke 100 universitas terbaik di dunia. Karena itu komitmen orang tua sangat penting,” ujarnya.
Komisi IV juga mendorong pembentukan pos kesehatan atau puskesmas pembantu (Pustu) di lingkungan SMA Siwalima guna mempercepat penanganan siswa yang mengalami gangguan kesehatan.
Selain itu, DPRD meminta adanya pemisahan manajemen pendidikan dan manajemen asrama agar tugas guru lebih fokus pada proses belajar mengajar.
“Guru tidak lagi menjadi pengasuh, satpam, maupun pengawas asrama. Tugas itu harus ditangani manajemen asrama tersendiri, sementara guru fokus pada pendidikan,” kata Saodah.
Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Maluku sekaligus memastikan proses PPDB 2026 berjalan tertib, transparan, dan bebas dari polemik yang selama ini kerap muncul setiap tahun.





