Atasi Kekurangan ASN di Pulau Terpencil, Gubernur Maluku Dorong Kebijakan Khusus dari Pusat

Oplus_16908288

Jakarta, HarianLokal.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus terkait pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerah kepulauan. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, serta RDPU dengan APEKSI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam forum tersebut, Lewerissa menegaskan bahwa provinsi kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan besar dalam pemerataan ASN akibat kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah terpencil.

Menurutnya, ketersediaan ASN yang merata menjadi faktor penting untuk memastikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar.

“Provinsi dengan jumlah pulau yang sangat banyak membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan ASN secara merata agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Lewerissa.

Selain itu, ia menilai sistem pengelolaan ASN yang berlaku saat ini masih cenderung sentralistis. Karena itu, pemerintah daerah kepulauan membutuhkan ruang kewenangan yang lebih luas untuk melakukan penataan ASN sesuai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Lewerissa mencontohkan masih adanya sejumlah pulau di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan penempatan maupun penyesuaian tugas ASN yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah dengan karakteristik kepulauan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku juga menyampaikan apresiasi kepada Tito Karnavian, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Menteri Keuangan atas perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi daerah mengenai rencana relaksasi batas maksimal belanja pegawai dalam APBD.

Meski menyambut positif kebijakan tersebut, Lewerissa meminta pemerintah pusat memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pelaksanaannya agar pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan kebijakan tersebut.

“Kami menyambut baik kebijakan relaksasi tersebut. Namun kami juga membutuhkan kepastian hukum terkait dasar legalitas pelaksanaannya agar pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan kebijakan,” tegasnya.

Melalui forum itu, Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, terutama dalam pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, para gubernur dari berbagai daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *