Ambon, HarianLokal.com – Komisi III DPRD Kota Ambon akan melakukan peninjauan langsung ke Perumahan Bukit Hijau Urimessing (BHU), Selasa (9/6/2026), setelah menerima berbagai keluhan warga terkait infrastruktur, pasokan air bersih hingga persoalan sertifikat rumah yang belum terselesaikan.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kota Ambon bersama perwakilan warga, pengembang, pihak perbankan, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (8/6/2026), di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, mengatakan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi yang selama ini dikeluhkan warga.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya sehingga hak-hak warga dapat terpenuhi dan persoalan yang ada segera mendapatkan solusi,” tegas Harry.
Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan sejumlah persoalan yang telah mereka alami sejak tahun 2021. Mulai dari kondisi jalan lingkungan yang rusak, sistem drainase yang tidak memadai, minimnya penerangan jalan umum, keterbatasan pasokan air bersih, hingga belum diterbitkannya sertifikat hak milik bagi sebagian penghuni yang telah melunasi pembayaran rumah.
Ketua RT 007/RW 001 Perumahan BHU, Helmy Sahulata, menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas yang dijanjikan pengembang saat pemasaran perumahan hingga kini belum terealisasi secara maksimal.
Menurutnya, kondisi jalan menjadi sulit dilalui saat musim hujan, sementara drainase yang belum berfungsi optimal menyebabkan genangan air di sejumlah titik bahkan berdampak pada beberapa rumah warga.
“Beberapa rumah terdampak limpasan air karena sistem pengendalian air di kawasan ini belum memadai,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah keterbatasan pasokan air bersih. Saat ini kebutuhan sekitar 92 unit rumah hanya mengandalkan satu bak penampungan air berkapasitas sekitar 5.500 liter yang dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan seluruh penghuni.
Warga juga mempertanyakan kepastian penyelesaian berbagai persoalan yang telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah maupun DPRD. Salah satunya disampaikan Uci Solisa yang berharap adanya langkah konkret dari seluruh pihak untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi warga.
“Walaupun kawasan ini belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, kami adalah warga yang sah dan sudah menetap di sini. Karena itu kami berharap ada solusi nyata,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Pendeta Abeth Latuperissa yang menyoroti belum diterbitkannya sertifikat rumah meskipun pembayaran telah dilunasi sejak tahun 2024.
Menurutnya, dalam pertemuan bersama pengembang pada Juni 2023 telah disepakati sejumlah komitmen, seperti penyediaan air bersih, pembangunan jalan, penyelesaian sertifikat rumah dan pembangunan drainase. Namun hingga kini sebagian besar janji tersebut belum terealisasi.
Menanggapi berbagai keluhan warga, Direktur PT Matriech Cipta Anugerah, Hobarth Soselisa, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Ia mengakui terdapat sejumlah kendala teknis dan kondisi lapangan yang mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Kami tetap berupaya menyelesaikan persoalan yang ada dan berharap semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Ivonny Latuputty, menegaskan bahwa pengembang memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dokumen perizinan pembangunan.
Kewajiban tersebut meliputi penyediaan akses jalan, pengelolaan material hasil pembukaan lahan, pembangunan bangunan pengaman pada kawasan berkontur, penyediaan sistem drainase yang memadai serta tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ambon menilai pengembang harus bertanggung jawab memenuhi seluruh sarana dan prasarana yang telah dijanjikan kepada konsumen maupun yang tercantum dalam dokumen perizinan.
DPRD juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin.
Selain meninjau kondisi infrastruktur, DPRD turut menyoroti aspek tata ruang dan proses pemberian izin pembangunan perumahan. Legislator menilai pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menerbitkan izin agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Usai peninjauan lapangan, DPRD Kota Ambon berencana menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait guna memastikan adanya tindak lanjut nyata terhadap berbagai persoalan yang selama ini membayangi kehidupan warga Perumahan BHU. (**)





