Ambon, HarianLokal.com – Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy, meluruskan berbagai kesalahpahaman masyarakat terkait mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Hal tersebut disampaikan Wendy usai kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Ambon Tahun 2026 yang berlangsung di Kamari Hotel, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, penerima bantuan sosial harus berasal dari keluarga yang masuk kategori miskin pada desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, di dalam keluarga tersebut terdapat komponen penerima manfaat seperti lanjut usia yang tidak mampu, ibu hamil, anak usia sekolah, maupun penyandang disabilitas.
“Kalau di dalam keluarga itu ada lansia, ibu hamil, anak sekolah atau penyandang disabilitas dan mereka masuk desil 1 sampai desil 4, maka mereka berhak menerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wendy.
Ia menjelaskan, seluruh bantuan dari Kementerian Sosial disalurkan langsung kepada penerima melalui bank maupun Perum Bulog, tanpa melalui Dinas Sosial Kota Ambon.
“Dinas Sosial hanya sebagai pengguna data DTSEN. Kami tidak menyalurkan bantuan langsung. Ada bantuan yang masuk lewat bank, ada juga yang disalurkan melalui Bulog,” katanya.
Wendy juga menegaskan bahwa pendamping PKH hanya bertugas mengawasi dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Mereka tidak memiliki kewenangan memasukkan atau menghapus nama penerima bantuan.
“Pendamping PKH hanya melakukan pemantauan di lapangan dan membuat laporan apakah bantuan sudah diterima atau belum. Mereka tidak memasukkan data keluarga miskin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses pendataan keluarga miskin dimulai dari tingkat RT yang kemudian dibahas melalui musyawarah desa, kelurahan, atau negeri. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar penetapan calon penerima sebelum diajukan ke Dinas Sosial untuk disahkan oleh Wali Kota dan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Operator desa atau kelurahan baru bisa menginput data ke sistem setelah ada penetapan melalui musyawarah. Tidak bisa memasukkan nama secara sembarangan,” jelasnya.
Terkait masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar atau mengalami perubahan status desil, Wendy mengatakan tersedia mekanisme pembaruan data. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
“Kalau merasa berhak tetapi belum masuk data, silakan ajukan sanggahan. Bisa lewat desa atau kelurahan dengan melampirkan kondisi rumah dan dokumen pendukung. Pendamping PKH akan membantu proses verifikasi di lapangan. Bisa juga melalui aplikasi Cek Bansos, meski prosesnya biasanya lebih lama,” ungkapnya.
Wendy berharap masyarakat memahami mekanisme pendataan bansos sehingga tidak lagi muncul anggapan bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan oleh pendamping PKH atau Dinas Sosial semata.
“Kuncinya ada pada pendataan yang dilakukan mulai dari RT, desa, kelurahan hingga negeri. Semua pihak harus berperan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” tutupnya.





