Wattimena Soroti Data Kemiskinan Tak Akurat, Dinsos Didorong Percepat Digitalisasi Bansos

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot)Ambon terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembenahan sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

Hal itu menjadi perhatian utama dalam Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Ambon yang dibuka langsung Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di Kamari Hotel Ambon, Senin (22/6/2026).

Evaluasi tersebut membahas capaian pelaksanaan program sepanjang 2025 sekaligus menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di tahun berjalan.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon, W. Tahalele, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat evaluasi bertujuan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan selama 2025, mengukur capaian target, serta memastikan seluruh program berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Sosial Wendy Pelupessy, jajaran pejabat struktural, para kepala bidang, staf Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perwakilan Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta berbagai mitra sosial.

Dalam arahannya, Wali Kota Bodewin Wattimena menekankan pentingnya organisasi yang sehat dengan menerapkan empat fungsi utama manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

“Hari ini Dinas Sosial telah berjalan selama lima bulan di tahun anggaran 2026. Evaluasi berkala seperti ini sangat penting sebagai bagian dari fungsi controlling untuk mengetahui sejauh mana capaian kita, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditingkatkan agar selaras dengan visi-misi serta 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon,” ujarnya.

Wattimena juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih menjadi tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, ketidakakuratan data sering kali dipengaruhi faktor kedekatan personal sehingga bantuan justru tidak diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

“Tantangan terberat kita dalam mengentaskan kemiskinan adalah ketidakobjektifan data. Sering kali karena kedekatan dengan oknum perangkat desa atau RT, yang tidak berhak justru mendapat bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewatkan. Saya minta kita semua keluar dari ego sektoral,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota Ambon kini mengembangkan sistem digitalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), proses penetapan penerima manfaat diharapkan menjadi lebih objektif, akurat, transparan, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pendataan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Ambon atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti berbagai bentuk pelayanan yang telah diberikan, termasuk penyaluran bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas.

Melalui evaluasi ini, Pemkot Ambon berharap kinerja Dinas Sosial semakin efektif, pelayanan publik semakin berkualitas, dan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *