Ambon, HarianLokal.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, memastikan proses penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Ambon kini tinggal menunggu terbitnya pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pernyataan tersebut disampaikan Wattimena kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Ambon terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon telah menyelesaikan seluruh tahapan konsultasi dan koordinasi, termasuk dengan Gubernur Maluku selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Saat ini, usulan tersebut telah kembali diajukan ke BKN untuk memperoleh persetujuan akhir.
“Koordinasi dengan Pak Gubernur sudah dilakukan. Kami sementara mengajukan kembali ke BKN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar, baru saya umumkan secara resmi,” ujar Bodewin.
Ia menegaskan, pemerintah kota sengaja belum mengumumkan nama Sekda definitif karena masih menunggu dokumen resmi dari BKN. Langkah itu dilakukan untuk menghindari persoalan administratif di kemudian hari.
“Kalau perteknya belum keluar, saya tidak berani mengumumkan. Kita tunggu saja sampai keluar, setelah itu baru diumumkan dan dilantik,” katanya.
Wattimena menjelaskan, sesuai ketentuan BKN, kepala daerah diminta memilih satu dari tiga nama calon yang telah ditetapkan. Keputusan yang diambil juga telah melalui konsultasi dengan Gubernur Maluku.
Meski belum dapat memastikan tanggal pelantikan, ia menegaskan bahwa pelantikan Sekda definitif akan segera dilakukan begitu dokumen pertimbangan teknis diterbitkan.
“Kalau perteknya sudah keluar, berarti saya bisa melantik. Tinggal menentukan harinya saja,” ungkapnya.
Selain membahas posisi Sekda, Bodewin juga mengungkapkan bahwa proses pengisian jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kota Ambon tengah berjalan.
Pemerintah telah mengumpulkan usulan dari seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan saat ini sedang memasuki tahap identifikasi serta pengurusan persetujuan teknis ke BKN.
“Untuk eselon III dan IV sementara berproses. Usulan dari seluruh pimpinan OPD sudah masuk dan sekarang sedang diproses untuk meminta pertek BKN,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap tahapan mutasi dan pelantikan aparatur sipil negara harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Karena itu, pemerintah kota memilih berhati-hati dan meminta semua pihak bersabar menunggu proses administrasi selesai.
“Kalau tidak ada pertek, sebenarnya besok pun saya bisa melantik. Tapi ada mekanisme yang harus kita ikuti. Jadi sabar saja,” tegas Wattimena.
Dalam kesempatan yang sama, Wattimena juga menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara. Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon tetap berkomitmen memberikan TPP yang terbaik, namun kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Ia menyebutkan, peningkatan TPP sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah, khususnya jika pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan.
“Kita ingin memberikan TPP yang terbaik kepada ASN, tetapi pemerintah kota juga harus beradaptasi dengan situasi keuangan daerah. Kalau PAD meningkat, tentu bisa dipertimbangkan. Namun selama kondisi fiskal masih seperti sekarang, kita harus menyelesaikan persoalan yang ada terlebih dahulu,” pungkasnya.





