Ambon, HarianLokal.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, mendesak Pemerintah Kota Ambon bersama seluruh pemangku kepentingan di negeri-negeri adat untuk mempercepat proses penetapan raja definitif pada sembilan negeri yang hingga kini masih dipimpin penjabat sementara.
Menurut Tamaela, keberadaan raja definitif sangat dibutuhkan masyarakat karena pemerintahan negeri adat tidak dapat berjalan maksimal apabila terlalu lama dipimpin oleh pejabat sementara.
“Sudah cukup lama beberapa negeri dipimpin penjabat. Kondisi ini membuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara leluasa, apalagi negeri-negeri tersebut berstatus negeri adat,” kata Tamaela saat diwawancarai di DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon telah mendelegasikan tim khusus untuk memediasi berbagai persoalan yang menghambat proses penetapan raja definitif. Namun, penyelesaian persoalan tersebut tetap harus mengedepankan mekanisme adat dan aturan yang berlaku.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, DPRD melalui Komisi I terus melakukan koordinasi serta menggelar rapat dengar pendapat dengan negeri-negeri terkait guna memantau perkembangan proses tersebut.
“DPRD hanya memediasi persoalan yang terjadi di masing-masing negeri. Kewenangan utama tetap berada pada saniri negeri sesuai amanat peraturan daerah,” ujarnya.
Tamaela menegaskan, Pemerintah Kota Ambon tidak memiliki ruang untuk mengintervensi proses penetapan raja. Karena itu, ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan di tingkat negeri agar mengedepankan musyawarah dalam menentukan mata rumah parentah dan figur yang akan diusung sebagai raja definitif.
“Kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan membicarakan persoalan ini secara arif dan bijaksana, tanpa mengabaikan pranata-pranata adat yang berlaku,” katanya.
Ia mengakui, masyarakat di sembilan negeri adat sangat mendambakan hadirnya pemimpin definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, sejumlah persoalan pemerintahan kerap terkendala karena penjabat memiliki kewenangan yang terbatas dibandingkan kepala pemerintahan definitif.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut, DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan mengundang Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Ambon serta tim percepatan penetapan raja definitif dalam rapat dengar pendapat.
Pertemuan itu bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai jalan keluar.
“Komisi I akan mengundang pihak-pihak terkait supaya kita mengetahui apa kendala dan persoalan yang terjadi, sehingga DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap solusi penyelesaiannya,” ujar Tamaela.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini regulasi yang berlaku tidak mengatur batas waktu atau tenggat khusus terkait penetapan raja definitif.
“Dari sisi regulasi memang tidak ada deadline waktu. Namun, sangat disayangkan apabila proses penetapan raja definitif berlangsung bertahun-tahun. Kita tetap terbatas oleh ketentuan perda yang ada,” pungkasnya.





