BPJS Kesehatan Hadirkan LANURI, Layanan JKN Kini Menjangkau Wilayah 3T di Seluruh Indonesia

Jakarta, HarianLokal.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Melalui program Layanan Ujung Negeri (LANURI), masyarakat di daerah terpencil kini dapat menikmati kemudahan layanan administrasi dan informasi kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Peluncuran LANURI yang berlangsung serentak pada Senin (13/7/2026) menjadi bagian dari penutupan program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Program ini dijalankan di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 kantor cabang BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa optimalisasi layanan dilakukan melalui Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling.

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan implementasi LANURI. Harapan kami, program ini dapat mempermudah akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses akibat kondisi geografis,” ujar Pujo saat peluncuran program tersebut.

VIOLA merupakan layanan berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan.

Pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah 3T dengan memanfaatkan fasilitas seperti puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, sekolah, dan lokasi pelayanan publik lainnya.

Data BPJS Kesehatan mencatat, sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Sebagian besar layanan dilakukan di puskesmas, dengan kebutuhan utama berupa informasi kepesertaan dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan tersebut.

Meski transformasi digital terus dikembangkan, Pujo mengakui bahwa tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet dan infrastruktur komunikasi yang memadai. Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan literasi digital masyarakat menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, BPJS Kesehatan juga memperluas layanan melalui BPJS Keliling yang hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan administrasi, informasi, dan penanganan aduan terkait program JKN.

Dari total 558 titik pelaksanaan LANURI, sebanyak 179 titik menghadirkan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menggunakan sistem VIOLA.

Selain memperluas layanan di wilayah 3T, BPJS Kesehatan juga melaporkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi yang telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut terdiri atas empat program berbasis pelanggan (Customer Centric) dan empat program kolaboratif (Collaborative) yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta JKN.

Beberapa program prioritas yang telah berjalan di antaranya JKN 3T melalui kerja sama kapal rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah terpencil, P-Care MBG untuk pemantauan kesehatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan siswa penerima Makan Bergizi Gratis, serta program Eliminasi Inefisiensi untuk mencegah potensi kecurangan dan pemborosan biaya layanan kesehatan.

Upaya BPJS Kesehatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyebut layanan VIOLA dan BPJS Keliling sebagai terobosan penting untuk mendekatkan layanan JKN kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi dan infrastruktur digital.

Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga pelosok desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan LANURI.

“Kami akan mendorong jajaran pengurus koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Panel.

Dukungan serupa datang dari TNI. Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, menilai pemerataan layanan kesehatan di wilayah 3T masih menjadi tantangan besar karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Untuk itu, TNI siap mendukung pelaksanaan LANURI melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI, pengoperasian kapal rumah sakit, mobilisasi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga pengerahan sekitar 76 ribu personel Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, BPJS Kesehatan berharap seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah paling terpencil, dapat memperoleh akses layanan JKN yang lebih mudah, cepat, dan merata. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *