Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama dewan juri nasional di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Selasa (28/7/2026).
Dalam presentasinya, Vanath mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Maluku sebagai salah satu nominator TPAKD Award 2026. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan berbagai inovasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah mempercayakan Provinsi Maluku menjadi salah satu nominator TPAKD Award 2026. Ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat,” ujar Vanath.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi Maluku menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp33,65 juta. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan juga terus mengalami penurunan melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Vanath menyebutkan, hingga kini TPAKD telah terbentuk di seluruh wilayah Maluku yang terdiri atas satu TPAKD tingkat provinsi dan sebelas TPAKD kabupaten/kota. Keberhasilan tersebut, katanya, tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjangkau layanan keuangan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu capaian yang menjadi sorotan dalam pemaparan tersebut adalah keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Champion Program TPAKD Tahun 2025. Realisasi penyaluran KUR berhasil mencapai Rp1,02 triliun kepada 21.840 debitur UMKM, jauh melampaui target awal sebanyak 3.000 debitur.
Menurut Vanath, ke depan pemerintah akan mengarahkan penyaluran pembiayaan agar lebih banyak menyentuh pelaku usaha mikro dan super mikro sehingga masyarakat kecil memperoleh akses modal produktif sekaligus terhindar dari praktik rentenir.
Selain KUR, TPAKD Maluku juga mencatat sejumlah capaian lainnya sepanjang 2025, mulai dari business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), peningkatan rekening inklusi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, hingga penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target.
Memasuki 2026, Pemprov Maluku menghadirkan inovasi baru melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan itu bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah Provinsi Maluku juga berencana mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi guna memberantas praktik rentenir, sebagaimana yang telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan tengah dikembangkan di Kota Tual.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Vanath.
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendalaman melalui tanya jawab bersama dewan juri. Berbagai aspek yang didalami meliputi efektivitas pelaksanaan program, inovasi daerah, keberlanjutan program, hingga strategi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala OJK Provinsi Maluku Hermawan Biladi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Head Area PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dewan juri berasal dari OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Tony Blair Institute, dan kalangan akademisi. (**)





