Penasehat FPMM Bantah Adanya Diskriminasi dalam Pembangunan Kota Ambon

Bekasi, HarianLokal.com – Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon sekaligus Penasehat Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Muhammad Rifqi bin Idrus Alhamid, membantah tudingan diskriminasi berbasis agama dan nepotisme yang diarahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Wattimena.

Pernyataan itu disampaikan Alhamid di kediaman Ketua Umum DPP FPMM, Haji Umar Kei Ohoitenan, kawasan Bina Lindung, Kota Bekasi, Minggu (23/8/2026).

Menurut Alhamid, narasi yang berkembang saat ini tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi mengganggu kerukunan sosial di Kota Ambon.

“Saya atas nama Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan Penasehat FPMM melihat ada narasi yang diarahkan kepada Wali Kota Ambon terkait pembangunan. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan persoalan nepotisme dan agama,” ujar Alhamid.

Ia menilai tudingan tersebut muncul karena sebagian pihak belum memahami proses pembangunan secara utuh. Pemkot Ambon, kata dia, memiliki skala prioritas dalam menentukan lokasi dan jenis pembangunan infrastruktur.

“Perlu dipahami, pembangunan tidak bisa dilakukan di semua tempat secara bersamaan. Pemerintah tentu memetakan kebutuhan, melihat tingkat urgensi, lalu mengalokasikan anggaran secara bertahap,” jelasnya.

Alhamid menegaskan, kebijakan pembangunan harus dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi objektif di lapangan, bukan dikaitkan dengan identitas keagamaan.

“Kami menolak jika kebijakan pembangunan dikaitkan dengan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hal seperti ini jangan dibawa ke ranah yang dapat memecah persatuan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai tokoh Muslim, Alhamid juga menyoroti perhatian Wali Kota Bodewin terhadap kegiatan keumatan Islam di Ambon.

Ia mencontohkan dukungan Pemkot terhadap program “Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an” dan “Ambon Mengaji”.

“Pak Wali Kota memberikan dukungan, mengucapkan selamat, dan menyambut baik program tersebut. Bagi kami, ini bentuk nyata bahwa ruang partisipasi masyarakat tetap terbuka,” katanya.

Alhamid mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.

“Jika kita ingin membangun Ambon, mari tempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah bekerja berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Mari kita jaga Ambon tetap aman, damai, dan bersatu,” pungkasnya. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *