Makassar, HarianLokal.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memantau pelaksanaan uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), dan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG) di Kota Makassar, Rabu (1/10/2026).
Makassar menjadi lokasi ketiga setelah Bandung dan Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya uji coba juga akan dilakukan di Kabupaten Muara Enim.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengatakan uji coba ini merupakan bagian dari persiapan implementasi kebijakan strategis Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap dan terukur.
“Kami siap mendukung penuh langkah uji coba ini. Tentu dibutuhkan persiapan yang matang sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan secara nasional. Dari hasil uji coba ini masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan disempurnakan,” ujar Setiaji dalam kegiatan yang turut dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Murti Utami.
Menurutnya, hasil uji coba diharapkan dapat memitigasi berbagai tantangan di lapangan agar implementasi nasional berjalan lancar.
“Harapannya, kita bisa memitigasi berbagai tantangan di lapangan sepanjang uji coba ini, supaya nanti implementasinya berjalan dengan lancar,” katanya.
Dalam pelaksanaan uji coba di Makassar, Kemenkes dan BPJS Kesehatan mengunjungi lima fasilitas kesehatan yang mewakili berbagai tingkat layanan, yakni RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, RS Tk. II Pelamonia, Puskesmas Tamalate, RSIA Sentosa, dan Klinik Kimia Farma Ahmad Yani.
Kesiapan fasilitas kesehatan tersebut dipantau mulai dari aspek pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga integrasi sistem lintas instansi.
“Uji coba ini diharapkan bisa meningkatkan mutu layanan. Apalagi saat ini kita ingin mengubah pelayanan kesehatan berbasis volume menjadi berbasis value, yang ujungnya bukan hanya untuk memastikan keberlangsungan Program JKN, melainkan juga agar layanan kesehatan bisa lebih baik lagi dan masyarakat bisa hidup lebih sehat,” ujar Setiaji.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, mengatakan uji coba akan berlangsung maksimal selama satu tahun.
“Dari empat lokasi tersebut, total ada 464 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 94 rumah sakit yang menerapkan uji coba. Melalui uji coba ini, pemerintah berupaya memastikan seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” kata Azhar.
Direktur Utama RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dr. Annas Ahmad, menyatakan kesiapan pihaknya sebagai lokasi uji coba. Ia berharap penetapan tarif iDRG dapat memperhitungkan berbagai faktor biaya riil di lapangan.
“Tarif iDRG harus mampu mencerminkan kompleksitas penyakit dan biaya riil layanan. Kami juga berharap ada panduan untuk rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam memproses klaim, sehingga pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan semakin efektif, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang melakukan kunjungan kerja pada saat bersamaan, mengapresiasi langkah pemerintah dan berharap pemantauan ini juga dapat memotret realitas layanan yang dirasakan masyarakat.
“Setiap penduduk berhak mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses. Kami harap fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan sebaik-baiknya kepada seluruh pasien. Jangan sampai ada isu dibeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum,” pungkasnya. (**)





