Ambon, HarianLokal.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Ambon merampungkan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Pangan, Jumat (2/10/2026).
Ketua Pansus III, Harry Putra Far Far, mengatakan uji publik bukan tahap akhir, melainkan pintu masuk untuk menyempurnakan Ranperda melalui masukan para pemangku kepentingan.
“Ini merupakan salah satu pentahapan dalam pembuatan peraturan daerah. Hari ini Pansus III yang ditugaskan membahas Ranperda Ketahanan Pangan telah selesai melaksanakan uji publik,” kata Harry usai kegiatan di DPRD Kota Ambon.
Menurutnya, seluruh masukan, saran, dan tanggapan yang terhimpun akan dibahas kembali dalam tahap harmonisasi bersama Bapemperda DPRD Kota Ambon, dinas teknis, dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Tujuan uji publik ini untuk menerima masukan, saran dan tanggapan dari seluruh stakeholder yang bersinggungan langsung dengan Ranperda Ketahanan Pangan,” ujarnya.
Harry menegaskan, Perda Ketahanan Pangan jangan hanya menjadi regulasi di atas kertas. Harus ada implikasi anggaran yang nyata untuk petani.
“Yang pasti kami berharap nantinya setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, ada implikasi anggaran untuk petani-petani, terutama petani lokal yang ada di Kota Ambon berkaitan dengan cadangan pangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari bawah, dari petani dan peternak lokal, serta didukung penuh oleh pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan.
“Kota Ambon harus diperkuat mulai dari petani dan seluruh instansi pemerintah, baik desa, kelurahan maupun kecamatan,” katanya.
Ranperda ini juga disiapkan agar sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga membuka peluang pembiayaan dari pusat untuk ketahanan pangan di Ambon.
“Sesuai dengan arah kebijakan nasional, kami berharap lewat Ranperda ini pemerintah daerah bisa menerima pembiayaan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Setelah ditetapkan menjadi Perda, aturan teknis akan menyusul. Salah satunya soal klasifikasi pangan lokal hingga batas harga jual.
“Rujukan dari Perda ini nantinya akan diatur lebih teknis lagi, mengenai klasifikasi pangan lokal, kemudian batas atas dan batas bawah harga jual pangan lokal,” pungkas Harry.





