Ambon, HarianLokal.com – Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Derek Loupatty, menegaskan bahwa proyek Lapangan Abadi di Blok Masela dipastikan tetap berjalan sesuai regulasi pemerintah dan menjadi peluang besar bagi masyarakat Maluku.
Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai di Swisbel Ambon, Selasa (31/03/2026).
Dalam wawancara, Loupatty menegaskan kehadiran SKK Migas bertujuan memperjelas arah investasi sekaligus memastikan proyek strategis nasional ini benar-benar memberikan dampak bagi daerah.
“Pada prinsipnya, proyek ini pasti jalan. Ini proyek besar, proyek strategis nasional yang harus didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia menekankan, proyek bernilai ratusan triliun rupiah tersebut tidak boleh membuat masyarakat lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan pelaku usaha lokal.
“Tenaga kerja lokal harus disiapkan, baik yang profesional maupun yang masih perlu pelatihan. Jangan sampai proyek sebesar ini kita hanya jadi penonton,” tegasnya.
Loupatty juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta membuka ruang bagi pengusaha lokal agar terlibat dalam rantai pasok proyek.
Menurutnya, peluang tidak hanya pada sektor migas, tetapi juga sektor pendukung seperti logistik, pangan, hingga material konstruksi.
“Misalnya kebutuhan makanan, suplai ikan, telur, hingga material seperti pasir dan batu. Kalau bisa dipenuhi dari Maluku, kenapa harus dari luar?” jelasnya.
Ia menyebutkan, sebanyak 11 kabupaten/kota di Maluku akan terdampak langsung maupun tidak langsung dari proyek ini, sehingga efek ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.
Selain itu, Loupatty mengungkapkan bahwa target produksi Lapangan Abadi Blok Masela diharapkan dapat dimulai pada tahun 2030.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, 2030 sudah bisa produksi. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka banyak lapangan kerja,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah yang dinilai responsif terhadap percepatan proyek tersebut.
“Kami hanya memberikan dorongan dan saran. Kuncinya ada di pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM dan memastikan masyarakat bisa terlibat langsung,” pungkasnya. (**)





