Ambon, HarianLokal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di ruang rapat paripurna, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang dimulai pukul 11.00 WIT ini diawali dengan pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa. Dalam laporannya, tercatat sebanyak puluhan surat masuk dari berbagai instansi dan masyarakat sepanjang Januari 2026, yang mencakup persoalan hukum, pembangunan, hingga permohonan audiensi.
Agenda utama rapat paripurna ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 oleh Wali Kota, Bodewin Wattimena.
Dalam sambutannya, Wattimena mengajak seluruh peserta sidang untuk bersyukur atas kesempatan menjalankan tugas konstitusional, sekaligus memohon kekuatan menghadapi berbagai tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon 2023-2026 serta amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wali Kota mengakui, tahun 2025 diwarnai berbagai tantangan, mulai dari inflasi dan fluktuasi harga pangan hingga dampak perubahan iklim. Namun demikian, stabilitas keamanan di Ambon tetap terjaga pasca pesta demokrasi 2024, menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Ke depan, Pemerintah Kota Ambon tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong transformasi digital, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai identitas kota.
Pemkot Ambon menjalankan 17 program prioritas yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sejumlah capaian yang disoroti antara lain:
Pengelolaan sampah yang semakin membaik, ditandai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Pengembangan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan drainase di berbagai titik kota.
Upaya penataan transportasi dan pengurangan kemacetan melalui pelebaran dan perbaikan jalan utama.
Penataan pasar serta peningkatan fasilitas publik dan ruang terbuka.
Penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan, bantuan alat usaha, dan pemberdayaan UMKM.
Wattimena juga mengapresiasi perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang kini dinilai semakin positif dan kolaboratif bersama pemerintah.
Meski berbagai program telah berjalan, Wali Kota mengakui adanya keterbatasan fiskal yang memengaruhi optimalisasi sejumlah kegiatan pembangunan.
“Kita tetap berupaya agar program berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, meski ruang fiskal semakin terbatas,” katanya.
Mengakhiri penyampaiannya, Wattimena menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan Ambon yang lebih bersih, maju, dan berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan ke depan.





