Ambon Masuk Tiga Besar Penilaian HAM Nasional 2026

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam memperkuat pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) saat menerima tim penilaian dari Komisi Nasional (Komnas) HAM Republik Indonesia (RI) di Ruang Rapat Vlisingen, Selasa (19/5/2026).

Kota Ambon menjadi salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang menjalani Penilaian HAM tahun 2026 bersama Kota Palu dan Kota Bandung Barat.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional Komnas HAM untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara sistematis dan terukur.

Dalam sambutannya, Wattimena menyebut kehadiran tim Komnas HAM menjadi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan HAM.

“Kami memahami bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, pelayanan publik berkualitas, hingga perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan,” ujar Wattimena.

Ia menegaskan, visi pembangunan Kota Ambon lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Menurutnya, sebagian besar program prioritas daerah telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat nilai-nilai HAM dalam kebijakan pembangunan.

Wattimena juga meminta seluruh pimpinan OPD agar aktif mendukung proses penilaian dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim penilai. Ia menilai penilaian HAM bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan menjadi sarana evaluasi guna memperbaiki kekurangan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa penilaian HAM dilakukan untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai amanat konstitusi.

Menurut Anis, penilaian dilakukan menggunakan indikator terukur yang mengacu pada standar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

“Penilaian ini berbeda dengan Kota Peduli HAM. Komnas HAM melakukan audit HAM secara terukur dan sistematis, mulai dari struktur, proses hingga hasil,” jelasnya.

Ia menyebut fokus penilaian mencakup empat hak dasar, yakni hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan. Tim penilai juga akan mengumpulkan data lapangan serta melakukan survei publik untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasakan pemenuhan hak-hak tersebut.

Anis mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir terdapat lebih dari 2.000 aduan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Maluku. Aduan tersebut didominasi persoalan hak atas keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Anis menegaskan bahwa penilaian HAM tidak bertujuan untuk mempermalukan pemerintah daerah, melainkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik berbasis HAM.

“Hasil penilaian ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi agar pemerintah daerah terus meningkatkan pemenuhan HAM secara progresif dan tidak mengalami kemunduran,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *