Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pengembangan sistem SIKENDALI AMBON atau Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon.
Sistem ini dirancang untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok dengan memetakan kondisi pasokan dan distribusi barang secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada perubahan harga di pasar.
Konsep tersebut dibahas dalam rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon, Jumat (30/10/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, menjelaskan stabilitas harga sangat berkaitan dengan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan kondisi logistik.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, Kota Ambon memiliki tantangan tersendiri. Ketergantungan distribusi antardaerah membuat kondisi pelayaran, cuaca, dan ketepatan pengiriman menjadi faktor penting yang memengaruhi ketersediaan barang.
“Pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menghambat ketersediaan barang, termasuk persediaan, kebutuhan masyarakat, kelancaran pengiriman, dan situasi cuaca,” ujar Lekransy.
Ia menerangkan, SIKENDALI AMBON akan mengintegrasikan informasi dari berbagai instansi dan pelaku usaha terkait distribusi kebutuhan pokok. Pihak yang dilibatkan antara lain distributor, OPD teknis, Bank Indonesia, BPS, BMKG, Krimsus, Pelindo, dan pemangku kepentingan lainnya.
Data yang dihimpun meliputi perkembangan harga komoditas, produksi, stok, kebutuhan masyarakat, aktivitas logistik, hingga jadwal pelayaran.
Meski demikian, data tersebut tidak langsung digunakan sebagai dasar kebijakan. Data harus melalui proses verifikasi untuk memastikan akurasi, termasuk kejelasan sumber, ukuran, periode, dan waktu pemutakhiran.
“Data yang terkumpul tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan pencocokan untuk memastikan keakuratan,” jelasnya.
Hasil analisis nantinya dapat digunakan untuk mendeteksi potensi gangguan rantai pasok, memperkirakan risiko kenaikan harga, dan menyusun rekomendasi penanganan.
Dengan informasi yang terintegrasi, TPID diharapkan dapat menentukan langkah antisipasi secara cepat dan terukur sebelum gangguan pasokan berdampak langsung ke masyarakat.
Lekransy menilai keterbukaan informasi dari distributor menjadi faktor penting. Data yang dibutuhkan pemerintah tetap dibatasi pada kepentingan pengendalian inflasi, yakni harga, stok, dan distribusi, tanpa memasuki rahasia perusahaan.
“SIKENDALI AMBON mengubah pola pengendalian dari sekadar melihat perubahan harga menjadi membaca risiko di sepanjang rantai pasok. Dengan data terverifikasi, TPID dapat memperoleh informasi lebih cepat untuk langkah yang tepat sesuai kewenangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem ini membutuhkan persiapan, meliputi infrastruktur teknologi, kualitas data, perlindungan informasi, kesiapan SDM, dan komitmen kerja sama antarlembaga.
“Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, pengendalian inflasi di Kota Ambon diharapkan lebih terukur, antisipatif, dan berkesinambungan,” tutupnya. (**)





