Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat kolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror Polri dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui edukasi serta literasi digital kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka saat Diskominfo Provinsi Maluku menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi jajaran Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Maluku yang didampingi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku di ruang Kepala Dinas Kominfo, Senin (6/7/2026).
Pertemuan itu difokuskan pada penguatan sinergi antarinstansi guna mengantisipasi ancaman terorisme, khususnya melalui penyebaran informasi yang edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus Renwarin, menegaskan pihaknya siap mendukung berbagai langkah pencegahan melalui publikasi yang masif dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kami siap mendukung publikasi berbagai strategi pencegahan terorisme. Kami juga mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya terorisme dan berbagai ancaman yang dapat merugikan kepentingan kita bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Maluku Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol. I Wayan Sukarena, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan yang dilakukan Densus 88 selalu melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja sama dengan Diskominfo menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan publikasi dan memperkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada radikalisme.
“Melalui publikasi dan edukasi yang masif, kami ingin memberikan semacam ‘vaksin’ informasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpapar paham-paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme,” kata Wayan.
Ia menambahkan, selain menjalankan program deradikalisasi, Densus 88 juga memprioritaskan upaya pencegahan terhadap kelompok yang dinilai rentan terpapar, terutama kalangan remaja dan pelajar yang tengah berada pada fase pencarian jati diri.
Menurutnya, kelompok usia tersebut kerap menjadi sasaran penyebaran ideologi kekerasan, ujaran kebencian, hingga paham intoleransi melalui berbagai platform digital. Karena itu, edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif tersebut.
Dalam pertemuan itu, koordinasi juga diperkuat bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku. Mengingat posisi geografis Maluku yang berbatasan dengan sejumlah negara, pengawasan wilayah perbatasan dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah masuknya jaringan maupun pengaruh kelompok radikal.
Melalui kolaborasi antara Diskominfo, Densus 88 Anti Teror Polri, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku tetap aman, damai, dan kondusif. (**)





