Diuji di Jakarta Soal Keterbukaan Informasi, Wagub Maluku: Maluku Tidak Bisa Disamakan dengan Daerah Lain

Oplus_16908288

Jakarta, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi Maluku menjalani Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat RI, Rabu (11/11/2026).

Uji publik tersebut berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta.

Provinsi Maluku diwakili Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin.

Dalam uji publik itu, Vanath diuji langsung oleh tiga panelis, yakni Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu. Forum tersebut mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.

Di hadapan panelis, Vanath menegaskan, Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain dalam hal penyebaran informasi.

“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.

Menurutnya, kondisi geografis inilah yang menjadi tantangan utama pemerintah dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terpenuhi secara merata.

Vanath menjelaskan, komitmen Pemerintah Maluku terhadap keterbukaan informasi sudah masuk dalam arah pembangunan daerah Tahun 2025-2029.

Komitmen itu tertuang dalam Sapta Cita, khususnya misi pertama, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.

“Komitmen Pemerintah Maluku terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025-2029,” kata Vanath.

Keikutsertaan Maluku dalam tahapan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pelayanan informasi publik yang terbuka, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *