Ambon, HarianLokal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memperkuat komitmen untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema “Sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11/2026), ini menjadi momentum bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pokok-pokok pikiran (pokir), sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon.
Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporannya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dalam menentukan arah, tujuan, strategi, serta kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab strategis sebagai lembaga representasi rakyat untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada proses penjaringan, tetapi dapat dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Aspirasi tersebut diperoleh anggota DPRD melalui berbagai kegiatan, seperti reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan.
Namun, Alfian mengakui bahwa pengelolaan pokir membutuhkan ketelitian serta pemahaman terhadap regulasi agar setiap usulan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
Sejumlah tantangan juga perlu mendapat perhatian, mulai dari keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga penyelarasan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah.
Karena itu, pelaksanaan Bimtek diarahkan untuk mengevaluasi mekanisme dan regulasi pengelolaan pokir, meningkatkan kualitas penjaringan serta penginputan aspirasi, dan memperkuat sinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon.
Pengelolaan usulan pembangunan juga diharapkan semakin transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Seimima, S.STP., M.Si., serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Benny Pandan Nugroho.
Kedua narasumber dihadirkan untuk memberikan perspektif mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk aspek pemeriksaan serta pertanggungjawaban keuangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menilai tema Bimtek tersebut sangat relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan pokir dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih program, menjaga ketepatan sasaran pembangunan, serta memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung secara akuntabel.
Morits juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kemendagri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku yang telah bersedia memberikan penguatan kapasitas kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Ia berharap materi yang disampaikan dapat memperdalam pemahaman peserta mengenai mekanisme penyelarasan pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang regulasi perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, pemahaman dari perspektif BPK diharapkan menjadi bekal bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pemeriksaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Morits turut mengajak seluruh peserta mengikuti setiap sesi dengan serius, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan dan menemukan solusi atas berbagai persoalan teknis dalam proses perencanaan pembangunan.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Sekretaris DPRD Alfian Lewenussa, perwakilan Kemendagri dan BPK RI, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bimtek secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Ambon melalui pemukulan tifa, kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Ambon diharapkan semakin optimal menjalankan peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga setiap usulan pembangunan tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi juga selaras dengan prioritas daerah dan kemampuan anggaran pemerintah.





