Ambon, HarianLokal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar Rapat Paripurna ke-III Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun Anggaran 2025, sekaligus penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (26/5/2026), dihadiri langsung oleh Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Walikota Ambon Ely Toisutta, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Dalam sambutannya, Walikota menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan hanya kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi menjadi bagian penting dari mekanisme evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, hubungan kerja sama antara Pemkot Ambon dan DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Seluruh hasil kerja bersama pemerintah dan DPRD pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu forum seperti ini penting untuk melihat apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki,” kata Wattimena.
Dalam rapat tersebut, berbagai rekomendasi DPRD disampaikan kepada Pemkot Ambon sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama Tahun Anggaran 2025. Salah satu isu yang kembali menjadi perhatian ialah persoalan pengelolaan dan pengurangan sampah di Kota Ambon.
Wattimena mengakui, persoalan sampah masih menjadi catatan berulang dari DPRD dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemkot menilai perlu adanya pendekatan baru agar persoalan tersebut dapat ditangani lebih efektif.
Ia menilai, munculnya rekomendasi yang sama setiap tahun menjadi indikator bahwa pola penanganan yang dilakukan selama ini belum maksimal dan membutuhkan pembaruan strategi.
Pemkot Ambon, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD melalui pembinaan terhadap OPD terkait agar setiap catatan yang diberikan dapat diimplementasikan secara nyata dan dievaluasi secara berkala.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.





