Gubernur Maluku Dorong Percepatan Infrastruktur Air dan Penanganan Abrasi

Jakarta, HarianLokal.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong penguatan infrastruktur sumber daya air dan ketahanan wilayah kepulauan saat bertemu dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku bersama sejumlah kepala daerah membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari pembangunan bendungan, pengendalian abrasi pantai, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.

Hendrik menegaskan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Menurutnya, Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Ia menyebut bendungan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan.

“Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Hendrik.

Ia menjelaskan Kabupaten Buru bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur merupakan daerah sentra pangan utama di Maluku.

Selain sektor pangan, Hendrik juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 92 persen.

Menurutnya, dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat pesisir akibat abrasi yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai serta penanganan bantaran sungai.

“Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih,” katanya.

Hendrik juga mengakui keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur dasar di Maluku masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.

Ditjen SDA memastikan Bendungan Way Apu tetap menjadi prioritas dan ditargetkan selesai pada 2027. Selain itu, pemerintah pusat mulai mengkaji kebutuhan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan proyek Blok Masela.

Menurut pihak Ditjen SDA, peningkatan aktivitas industri di Tanimbar diperkirakan akan memicu lonjakan jumlah penduduk sehingga kebutuhan air bersih juga meningkat signifikan.

Pemerintah pusat juga meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar seluruh proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *