Gubernur Maluku Dorong RUU Daerah Khusus Kepulauan Segera Disahkan, Target Rampung Tahun 2026

Ambon, HarianLokal.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen dan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Kepulauan. Ia berharap regulasi yang dinilai strategis bagi masa depan wilayah kepulauan tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026.

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri pertemuan Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Tim Kerja Daerah Kepulauan di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (20/7/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, Wakil Ketua Tim Kerja Daerah Kepulauan Dr. R. Graal Taliawo, anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, anggota DPD RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para kepala daerah se-Maluku, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga unsur masyarakat.

Dalam arahannya, Lewerissa menekankan tiga isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU tersebut, yakni nomenklatur undang-undang, pengaturan Dana Khusus Kepulauan, serta penguatan kewenangan daerah kepulauan.

Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSDK), Hendrik mengungkapkan bahwa mayoritas pemerintah daerah kepulauan menginginkan penggunaan nomenklatur “Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Kepulauan”.

Menurutnya, penambahan kata “khusus” merupakan bentuk pengakuan negara terhadap karakteristik dan tantangan pembangunan wilayah kepulauan yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

“Penyematan status khusus ini penting sebagai pengakuan atas kebutuhan pembangunan yang khas di daerah kepulauan,” ujarnya.

Terkait Dana Khusus Kepulauan, Gubernur menjelaskan bahwa skema tersebut telah diatur secara jelas dalam rancangan undang-undang. Dana tersebut nantinya akan menjadi alokasi khusus di luar dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi kelautan dan pembangunan sarana-prasarana darat, laut, serta udara guna memperkuat konektivitas antarwilayah.

Selain itu, Lewerissa menilai RUU tersebut juga memberikan ruang bagi daerah kepulauan untuk memperoleh tambahan kewenangan di luar ketentuan yang telah diatur dalam regulasi sebelumnya.

Menurutnya, penguatan kewenangan menjadi salah satu poin penting yang harus diperjuangkan agar daerah kepulauan memiliki keleluasaan dalam mengelola potensi wilayah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Maluku untuk mempelajari substansi RUU secara menyeluruh karena dinilai telah mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat kepulauan.

“Harapannya, tahun 2026 menjadi momentum terakhir pembahasan sehingga RUU ini dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan,” kata Lewerissa.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dilakukan untuk menghimpun masukan, usulan, dan rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan yang menjunjung prinsip meaningful participation.

Menurut Mercy, pengaturan khusus bagi daerah kepulauan merupakan amanat konstitusi mengingat wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lainnya.

“RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi landasan hukum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat konektivitas antarpulau, serta memberikan perlindungan terhadap pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran undang-undang tersebut diharapkan mampu menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan Indonesia, termasuk Maluku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *