Ambon, Harianlokal.com – Gubernur Maluku resmi melantik dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026), dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para saksi, serta rohaniawan.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 687 Tahun 2026 tertanggal 3 Juni 2026, Jasmono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 766 Tahun 2026 tertanggal 15 Juni 2026, Nur Mardas dipercaya mengemban jabatan sebagai Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta dedikasi tinggi demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku.
“Kepada pejabat yang baru dilantik, saya berharap dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga loyalitas terhadap organisasi, serta bekerja secara maksimal agar menghasilkan kinerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dijawab melalui prestasi dan pengabdian.
“Kepercayaan yang diberikan hendaknya dijawab dengan prestasi, pengabdian, dan kerja nyata demi kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Maluku,” tegasnya.
Pelantikan dua pejabat tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.





