Ambon, HarianLokal.com – Gubernur Maluku menegaskan komitmennya untuk mengedepankan transparansi, kepatuhan hukum, dan kepentingan masyarakat dalam menyikapi rencana aktivitas penambangan galian C oleh PT Batu Hitam di wilayah petuanan Ohoi Tamngil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, perangkat Ohoi Tamngil, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat yang membahas permohonan izin aktivitas penambangan tersebut, Gubernur menekankan bahwa kewenangan yang dimilikinya dalam pemberian izin galian C tidak akan digunakan secara terburu-buru tanpa melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Sebagai gubernur yang punya kewenangan untuk memberi izin kepada pertambangan galian C, saya tidak mau salah dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Saya harus memastikan semua mekanisme dan prosedur itu dipenuhi,” tegasnya.
Menurut Gubernur, langkah kehati-hatian tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari potensi persoalan yang dapat muncul di kemudian hari. Karena itu, seluruh aspek teknis dan administratif harus terlebih dahulu mendapatkan kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki niat untuk menghambat masuknya investasi ke daerah. Apabila seluruh hasil telaah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kehutanan menyatakan kegiatan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, maka proses perizinan akan segera ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan masyarakat Ohoi Tamngil yang telah menunjukkan dukungan resmi terhadap rencana investasi tersebut melalui surat pernyataan persetujuan bersama.
Dokumen tersebut diketahui ditandatangani oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa, Badan Saniri Ohoi (BSO), lembaga adat, perwakilan marga, tokoh pemuda, hingga tokoh agama. Dukungan kolektif tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam menyambut peluang investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan agar dukungan yang telah diberikan tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen. Ia meminta pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat tetap konsisten mempertahankan sikap mereka apabila di kemudian hari muncul berbagai dinamika maupun penolakan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.
“Saya meminta kepada Pak Kepala Desa dan perangkat, tolong nanti pasca ini kalau semua mekanisme sudah dipenuhi dan izin sudah didapat, Bapak-Bapak juga harus tegak berdiri di posisi untuk membela pernyataan yang Bapak-Bapak telah buat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta menghindari konflik internal yang dapat mengganggu iklim investasi dan pembangunan di daerah.
Menurutnya, suasana yang aman dan kondusif merupakan modal utama bagi masuknya investasi yang berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama yang diikuti Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan masyarakat Ohoi Tamngil sebagai simbol komitmen bersama dalam mengawal proses investasi yang taat aturan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.





